Page 8 - BULETIN 1230

BULETIN Parlementaria

Negara Wajib Penuhi Hak Korban
KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pelanggaran HAM Berat HAM merupakan salah satu janji

kehidupan bernegara karena negara
nggota Komisi III DPR
RI Taufik Basari menilai
telah mengakui adanya kesalahan
politik Presiden Joko Widodo sejak
pengakuan negara
atas terjadinya 12
kelam dalam sejarah perjalanan
berharap pemerintah sudah memiliki
A pelanggaran Hak Asasi di masa lalu yang menjadi catatan 2014. “Dalam waktu dekat saya
kehidupan bangsa. Mengusut
program-program tindak lanjut
Manusia (HAM) berat merupakan batu pelaku dan melakukan penegakan secara sistematis, terukur, realistis
pijakan untuk menunaikan kewajiban hukum, mengidentifikasi korban dan komprehensif termasuk dalam
negara terhadap penyelesaian serta memulihkan dan memenuhi hal penganggarannya dalam APBN
pelanggaran HAM berat dan hak-hak korban, melakukan evaluasi ke depan,” tambah Taufik.
pemenuhan hak-hak korban. Taufik dan reformasi kebijakan, hukum Taufik juga mengatakan, ada
menegaskan, pengakuan tersebut dan institusi untuk mencegah beberapa prinsip yang harus dipenuhi
mesti diikuti dengan rasa penyesalan berulangnya peristiwa tersebut di negara dalam memenuhi kewajiban
mendalam atas kesalahan negara masa mendatang,” ungkap Taufik terhadap pelanggaran HAM. Di
yang telah dibuat di masa lalu. dalam keterangan tertulisnya yang antaranya, jaminan akses keadilan
Sehingga pengakuan itu membuka dikutip Parlementaria, Jumat (13/1). bagi para korban. Selanjutnya,
pintu untuk mengungkapkan fakta Politisi Fraksi Partai NasDem itu pemulihan yang layak bagi korban
kebenaran atas peristiwa-peristiwa juga mengatakan, langkah-langkah yaitu pada aspek restitusi keadaan
tersebut. tersebut dinilai wajib dilakukan. korban sebelum peristiwa terjadi,
“Pengakuan negara itu Apalagi, penyelesaian pelanggaran kompensasi penggantian kerugian
merupakan peristiwa penting dalam korban yang dapat diperhitungkan
dengan nilai ekonomis, dan
pemulihan martabat korban.
“Dengan melakukan langkah-
langkah serius membuka fakta,
Anggota Komisi III DPR RI meminta maaf secara publik,
Taufik Basari. membuat simbol peringatan seperti
monumen dan sebagainya,” ujar
Legislator Dapil Lampung I ini. Selain
itu, kata Taufik lagi, pemerintah
harus memberi jaminan informasi
yang relevan bagi korban atau
keluarga. Akses informasi tersebut
meliputi fakta peristiwa yang terjadi
dan mekanisme pemulihan yang
Anggota Komisi III DPR RI
Moh. Rano Alfath. disiapkan oleh negara.
Dikatakan pula bahwa pemerintah
memang berupaya menyelesaikan
pelanggaran HAM berat dengan
non yudisial, namun hal itu tidak
boleh menutup penyelesaian secara
yudisial. “Penanganan non yudisial
dengan penanganan yudisial harus Scan QR
untuk berita
bersifat komplementer, saling selengkapnya
FOTO: JKA/PDT melengkapi, dan bukan substitusi,
saling menggantikan,” kata Taufik.
we/aha

8 Nomor 1230/IV/I/2023 • Januari 2023