Page 14 - BULETIN 1260

BULETIN Parlementaria

F-PKS: RAPBN tahun 2024
PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Butuhkan Penajaman agar

Lebih Sehat, Kredibel dan Pro-

Rakyat

raksi Partai Keadilan Undang-Undang tentang Anggaran target yang direncanakan RPJMN
Sejahtera (PKS) DPR Pendapatan dan Belanja Negara hingga akhir 2024 yaitu di angka 6-6,2
RI memandang pidato (APBN) Tahun Anggaran 2024 Beserta persen. dengan tingkat pertumbuhan
kenegaraan dan keterangan Nota Keuangan di Rapat Paripurna tersebut rasanya semakin sulit untuk
F pemerintah atas RUU ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang mencapai target menjadi negara maju
tentang APBN Tahun 2024 beserta 2023-2024 di Kompleks Parlemen, dan rakyat berpendapatan tinggi pada
Nota Keuangan yang disampaikan Senayan, Jakarta, Selasa (22/8). Indonesia emas 2045," katanya.
oleh Presiden pada tanggal 16 Fraksi PKS berpandangan bahwa Kemudian, pihaknya mencermati
Agustus kemarin masih menunjukkan APBN 2024 merupakan tahapan ketimpangan ekonomi rakyat
belum ada yang istimewa dari target akhir dari pemenuhan berbagai Indonesia masih sangat lebar. kue
pemerintah dalam menunaikan janji- target RPJMN 2019-2024. Kinerja pembangunan dan kekayaan nasional
janji ekonominya. RAPBN tahun 2024 pertumbuhan ekonomi kita belum dinikmati secara tidak merata. Dalam
membutuhkan penajaman agar lebih memadai untuk mencapai harapan catatan Bank Dunia ketimpangan di
sehat, kredibel dan lebih pro-rakyat, yang lebih tinggi. dengan target Indonesia menjadi nomor 3 terburuk
serta berdampak lebih optimal bagi pertumbuhan ekonomi tahun di dunia.
kesejahteraan rakyat. 202 sebesar 5,2 persen, maka Fraksi PKS juga berpandangan
Untuk menunaikan target pertumbuhan ekonomi kita dalam Indeks Persepsi Korupsi terus
pemerintah dalam RAPBN 2024, satu dekade stagnan dibawa 5 persen mengalami tren pembusukan dalam
Fraksi PKS yang diwakili Anggota DPR dengan rerata dari 2014-2024 hanya 4,2 beberapa tahun terakhir, khususnya di
RI Diah Nurwitasari menyampaikan persen. periode kedua pemerintahan Presiden
beberapa catatan melalui pandangan "Angka ini jauh dari optimisme Jokowi. IPK Indonesia posisi 110 dari
umum Fraksi PKS terhadap keterangan Presiden di awal jabatan yaitu 7 persen, 180 negara. Hal ini masih menunjukkan
pemerintah atas Rancangan bahkan belum pernah menyentuh tingginya moral hazard dan
kebocoran anggaran yang semestinya
bisa direduksi sehingga dapat
mempercepat kemajuan bangsa.
Fraksi PKS mendorong pemerintah
untuk bekerja dengan serius untuk
menegakan reformasi perpajakan.
“Fraksi PKS juga memberikan
beberapa catatan lebih lengkap atas
keterangan pemerintah atas RUU
tentang APBN Tahun 2024 beserta
Nota Keuangan sebanyak 94 butir
yang tidak dibacakan dan menjadi
dokumen yang tidak terpisahkan.
FOTO:JKA/PDT Demikian, Demikianlah Pandangan Scan QR
untuk berita
selengkapnya
Umum Fraksi PKS agar dapat
ditindaklanjuti dalam pembahasan
Anggota DPR RI Diah Nurwitasari saat menyerahkan pandangan Fraksi PKS atas RAPBN 2024 dalam Rapat
Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023). selanjutnya,” tutupnya. rnm/aha

14 Nomor 1260/III/VIII/2023 • Agustus 2023