Page 17 - BULETIN 1260
P. 17

PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Legislator Dukung RUU PPRT

               Segera Disahkan






                                                                               mengalami kekerasan.
                          nggota
                          Fraksi Partai
                                                                                  "Baru saja kita merayakan
                          Kebangkitan
                                                                               yang ke-78 namun saat ini
                          Bangsa (PKB)
                                                                               banyak PRT yang belum
                A DPR RI Luluk                 SAYA BERHARAP RUU               hari Kemerdekaan Indonesia
               Nur Hamidah mendukung           PPRT INI MENJADI                meraih kemerdekaannya.
               RUU Perlindungan Pekerja        PRIORITAS PADA MASA             Sudah seharusnya RUU PPRT
               Rumah Tangga (PPRT)             SIDANG KALI INI, KITA           ini segera disahkan," kata
               agar segera disahkan.           JUGA SIAP APABILA               Luluk dalam interupsi Rapat
               Menurutnya, pembahasan          INGIN DIBAHAS BERSAMA           Paripurna di Gedung DPR,
               RUU PPRT sudah lama                                             Jakarta, Selasa (23/8).
               tidak berjalan, padahal         DENGAN PEMERINTAH.                 Dia menyebut tidak
               saat ini banyak PRT yang                                        adanya UU yang melindungi
                                                                               hak PRT membuat para
                                                                               PRT tersebut diperlakukan
                                                                               semena-mena. PRT juga
                                                                               dianggap sebagai warga
                                                                               kelas 2 tidak diakui dalam
                                                                               bekerja dan tidak diakui
                                                                               hak-haknya.
                                                                                  Pihaknya menyampaikan,
                                                                               kasus kekerasan kepada
                                                                               PRT sama halnya dengan
                                                                               kasus human traficking di
                                                                               luar negeri. Padahal di dalam
                                                                               negeri kasus tersebut hampir
                                                                               serupa.
                                                                                  "Saya berharap RUU PPRT
                                                                               ini menjadi prioritas pada
                                                                               masa sidang kali ini, kita juga
                                                                               siap apabila ingin dibahas
                                                                               bersama dengan pemerintah,"
                                                                               pungkasnya.   tn/aha











       Scan QR
                                                                                                              FOTO: JKA/PDT
       untuk berita
       selengkapnya

               Anggota Fraksi PKB DPR RI Luluk Nur Hamidah saat interupsi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/8/2023).


                                                                                 Nomor 1260/III/VIII/2023  • Agustus 2023  17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22