Page 22 - BULETIN 1260

BULETIN Parlementaria

BAKN: Perlu Ada Batasan
• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Tentang Regulasi BI Checking

etua Badan Akuntabilitas
mungkin di atas satu miliar baru
Bank Indonesia dan dikelola oleh
Jadi janganlah terhadap
(BAKN) DPR RI Wahyu
Sehingga regulasi ini bersifat
masyarakat berpenghasilan
teknis bukan seperti undang-
Sanjaya menilai perlu
BAKN Keuangan Negara Otoritas Jasa Keuangan (OJK). itu membutuhkan BI checking.
K ada batasan mengenai undang yang dikeluarkan oleh rendah, mau kredit rumah
regulasi BI Checking. Lantaran, DPR RI. sehat yang 125, 150 BI checking,
menurut Direktur Perumnas Budi "Jadi tidak mungkin misalkan nanti mau dapat kredit kur
Saddewa Soediro dalam kegiatan DPR mengeluarkan undang- BI checking, kredit UMKM BI
kunjungan kerja BAKN DPR RI dalam undang terkait masalah aturan checking. Itu sama saja kayak
Penelaahan Terhadap Laporan BI checking itu. Memang saya enggak niat kasih pinjaman,"
Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait melihat BI checking itu sendiri pungkasnya. gal/aha
Pernyetaan Modal Negara (PMN) kan petunjuk teknisnya ada
Kepada BUMN di Bandung, Selasa di Otoritas Jasa Keuangan
(18/8) menyatakan salah satu kementerian keuangan dan Bank
hambatan dalam penyaluran KPR Indonesia itu sendiri," ujar Wahyu
saat ini adalah masyarakat terhalang kepada Parlementaria.
oleh BI Checking terutama dengan Untuk itu, Politisi Fraksi
maraknya pinjol saat ini. Partai Demokrat itu berharap
BI Checking merupakan Informasi kedepannya ada batasan dalam
Debitur Individual (IDI) Historis regulasi BI Checking untuk
untuk mengecek riwayat kredit memudahkan dan melindungi
seseorang. Aturan ini merupakan masyarakat. "Misalnya kalau
kebijakan dari pemerintah dalam pinjaman di atas 200 juta atau
hal ini Kementerian Keuangan serta

JADI TIDAK MUNGKIN
MISALKAN DPR
MENGELUARKAN
UNDANG-UNDANG
TERKAIT MASALAH
ATURAN BI CHECKING
ITU. MEMANG SAYA
MELIHAT BI CHECKING
ITU SENDIRI KAN
PETUNJUK TEKNISNYA
ADA DI OTORITAS
JASA KEUANGAN FOTO: GAL/PDT Scan QR
untuk berita
selengkapnya
KEMENTERIAN
KEUANGAN DAN BANK
INDONESIA ITU SENDIRI. Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya saat memimpin kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI di Bandung, Selasa
(18/8/2023).

22 Nomor 1260/III/VIII/2023 • Agustus 2023