Page 20 - BULETIN 1260
P. 20

BULETIN            Parlementaria


            Hermanto: Pembentukan BUK
    • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Migas Harus Dicermati Secara





            Hati-Hati






    BALEG             adan Legislasi (Baleg)                                 memang harus kita cermati secara
                      DPR RI menggelar                                       hati-hati, karena saya memandang
                      Rapat Dengar pendapat                                  bahwa BUMN itu harusnya dia
                      Umum (RDPU) dengan    NAH JADI BUMN INI                bekerja secara profesional,”
           B Dirut PT Medco Energi          LAH YANG HARUS KITA              terangnya dalam RDPU di Senayan,
            Internasional & Asosiasi Perusahaan   PERKUAT, DIA HARUS         Jakarta, Rabu (23/8).
            Minyak dan Gas (ASPERMIGAS)                                        Alih-alih membentuk BUK
            dalam rangka Harmonisasi        BEKERJA SECARA                   Migas, Hermanto berharap untuk
            Rancangan Undang-Undang         PROFESIONAL.                     penguatan BUMN itu sendiri.
            tentang perubahan kedua atas                                     Menurutnya, dengan BUMN
            Undang-Undang Nomor 22 Tahun       “Jangan misalnya nanti negara   yang kuat akan berbanding lurus
            2001 tentang Minyak dan Gas Bumi   memberikan satu kewenangan    dengan keberpihakannya kepada
            (RUU Migas). Dalam kesempatan ini,   yang bersifat khusus kepada   kepentingan rakyat dan negara.
            Anggota Baleg DPR RI Hermanto   institusi tertentu (BUK) yang nanti   “Nah jadi BUMN ini lah yang
            menyampaikan agar wacana        dia memiliki sebuah agreement    harus kita perkuat, dia harus bekerja
            pembentukan Badan Usaha Khusus   tertentu yang dimana itu nanti yang   secara profesional. Termasuk juga
            (BUK) Migas haruslah dicermati   akan kita khawatirkan, negara itu   sumber daya manusia di BUMN
            secara hati-hati.               meminimalisir kewenangannya.BUK   itu, termasuk juga mekanisme dan
                                                                             sistem yang ada di BUMN itu. Nah
                                                                             itu memiliki keberpihakan yang
                                                                             jelas, kepada negara, kepada rakyat,
                                                                             kalau misalnya kita serahkan ke
                                                                             BUK, kita tidak tahu ini kejelasannya,
                                                                             dan seperti apa keberpihakannya,”
                                                                             jelas Politisi Fraksi PKS ini.
                                                                               Lebih lanjut, ia menegaskan
                                                                             bahwa aset dalam bentuk sumber
                                                                             daya alam harus betul-betul harus
                                                                             dikuasai oleh negara dan negara
                                                                             yang mengendalikannya, negara
                                                                             yang mengaturnya dan juga
                                                                             negara yang mengawasinya. “Nah,
                                                                             negara juga harus memiliki prinsip
                                                                             kebijakan bagaimana aset sumber
                                                                             daya alam ini, itu betul-betul untuk
                                                                             kemakmuran rakyat,” tegasnya.
                                                                               Diketahui, hingga saat ini
                                                                             pemerintah dan parlemen belum
                                                                           FOTO: MUN/PDT  sepakat ihwal bentuk badan usaha   Scan QR
                                                                                                           untuk berita
                                                                             khusus atau BUK migas sebagai
                                                                                                           selengkapnya
                                                                             lembaga definit pengatur operasi
                                                                             hulu migas dalam pembahasan
            Anggota Baleg DPR RI Hermanto saat mengikuti RDPU dengan Dirut PT Medco Energi Internasional & Asosiasi
            Perusahaan Minyak dan Gas (ASPERMIGAS) di Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2023).  RUU Migas.   we,laz/aha

            20  Nomor 1260/III/VIII/2023  • Agustus 2023
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24