Page 18 - BULETIN 1260

BULETIN Parlementaria

Komisi I Pertimbangkan
KOMISI I • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Perkuat Peran BSSN dalam

Revisi UU ITE

omisi I DPR RI
menjaring masukan pastikan melalui sinkronisasi dengan Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik adalah Penyidik Pejabat
aturan yang lainnya. Ini penting
dari Badan Siber dan supaya tidak bertentangan. Jadi Polisi Negara Republik Indonesia dan
Sandi Negara (BSSN) konsekuensi legal juga enggak Pegawai Negeri Sipil di Kementerian
K guna memperkaya memberatkan," ungkap Politisi Fraksi bidang komunikasi dan informatika.
rekomendasi terkait perubahan Partai NasDem ini. Sebab itu, Kepala BSSN Letjen
kedua atas Undang-Undang (UU) Terakhir, ia menyampaikan Komisi TNI (Purn) Hinsa Siburian meminta
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang I DPR akan membahas lebih lanjut Komisi I DPR mempertimbangkan
Informasi dan Transaksi Elektronik rekomendasi BSSN dalam agenda BSSN ikut ambil peran dalam
(ITE). Salah satu masukan yang rapat Komisi I DPR pada Senin penyidikan tindak pidana bidang
disampaikan oleh BSSN adalah (28/8/2023) mendatang. Sebagai Teknologi Informasi dan Transaksi
melibatkan BSSN dalam tahap informasi, berdasarkan UU Nomor Elektronik. Maka dari itu, BSSN
penyidikan tindak pidana bidang 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 43, menyampaikan rekomendasi tersebut
Teknologi lTE. pegawai yang terlibat dalam tahap untuk dijadikan pertimbangan dalam
Menanggapi masukan tersebut, penyidikan tindak pidana bidang perubahan kedua atas Undang-
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008
Abdul Kharis Almasyhari akan Tentang ITE. ts/rdn
mempertimbangkan sekaligus
membahas lebih lanjut pada
pertemuan mendatang. "Kepala
BSSN menyampaikan beberapa
hal teknis yang sering terjadi
dalam penanganan insiden
siber. Sesungguhnya kami akan
lihat dahulu (masukan tersebut
pada agenda selanjutnya)," ucap
Kharis kepada Parlementaria KITA SANGAT
usai memimpin agenda tersebut, INGIN PERAN BSSN
di Gedung Nusantara II, DPR RI, MASUK KE DALAM
Senayan, Jakarta, Selasa (22/8). (PERUBAHAN)
Senada, Anggota Komisi I DPR
RI Muhammad Farhan mendukung UNDANG-UNDANG
keputusan Pimpinan Komisi I DPR INI, TAPI KITA MESTI
untuk membahas lebih lanjut PASTIKAN MELALUI
penguatan peran BSSN dalam tahap SINKRONISASI FOTO: RSB/PDT
penyidikan kasus terkait Teknologi DENGAN ATURAN
ITE. Dirinya menegaskan bahwa YANG LAINNYA.
butuh ada sinkronisasi peraturan agar
implementasinya tidak menimbulkan Scan QR
untuk berita
polemik. selengkapnya
"Kita sangat ingin peran BSSN
masuk ke dalam (perubahan)
Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari saat memimpin Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kepala
undang-undang ini, tapi kita mesti Badan Siber dan Sandi Negara di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).

18 Nomor 1260/III/VIII/2023 • Agustus 2023