Page 10 - MAJALAH 194

LAPORAN UT AMA

Sinkronisasi Kebijakan Jadi Utama

Semangat disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun bertaraf internasional. Namun kebijakan
2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) ini bertentangan dengan pasal 5 ayat 1
berawal dari keinginan pemerintah untuk memberikan lan- yang menyebutkan bahwa setiap warga
negara mempunyai hak yang sama
dasan penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka untuk memperoleh pendidikan yang
dan multi-makna. bermutu, serta pasal 11 ayat 1 tentang
layanan pendidikan bagi setiap warga
negara dilaksanakan tanpa diskriminasi.
Tidak hanya kecenderungan saling tumpang tindih. Akibat tumpang tindih tersebut, DPR
sebagai landasan, Sebagai contoh, tentang penerapan RI bersama pemerintah berencana akan
pemerintah Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan merevisi UU Sisdiknas dalam Program
juga ingin Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Legislasi Nasional 2020-2024. Proses
memberdayakan (RSBI) di beberapa sekolah unggulan revisi ini tentu harus diiringi dengan
seluruh Indonesia. Adanya RSBI dan SBI penetapan rencana pendidikan jangka
stakeholder menciptakan kasta dalam layanan panjang yang jelas dan terarah.
sekaligus pendidikan. Hal ini dikhawatirkan akan Oleh karena itu, Komisi X DPR RI
masyarakat untuk turut berperan dalam menyebabkan anak-anak di Indonesia mengusulkan kepada pemerintah
pengendalian mutu layanan pendidikan. semakin sulit memperoleh hak untuk untuk menyusun Rencana Induk
AKAN tetapi, selama hampir 18 tahun, mendapatkan layanan pendidikan yang Pendidikan. Namun pemerintah melalui
UU Sisdiknas belum mampu menjawab bermutu. Kemendikbud menanggapi dengan
berbagai isu krusial yang mendasar Dalam UU Sisdiknas Pasal 50 ayat 3 usulan pembentukan PJP 2020-2035.
dalam pendidikan nasional. SBI dan RSBI disebutkan, pemerintah Di dalam Panja PJP Komisi X DPR
Jika diperhatikan, di dalam dan/atau pemerintah daerah RI bersama pemerintah, sinkronisasi PJP
beberapa pasal dan ayat dapat menyelenggarakan 2020-2035 dengan revisi UU Sisdiknas
UU Sisdiknas ada satuan pendidikan yang masih menjadi perdebatan. Menanggapi
hal tersebut, Ketua Komisi X DPR RI
Syaiful Huda mendesak Kemendikbud
untuk segera memberikan kajian
singkat.
“Kami (Panja PJP Komisi X DPR
RI, red) mendesak Kemendikbud
Ketua Komisi X DPR RI RI untuk segera membuat kajian
Syaiful Huda. Foto : Jaka/nvl
singkat kepada Komisi X DPR RI soal
prioritas penyusunan PJP ini terlebih
dahulu sebelum revisi UU Sisdiknas,
atau sebaliknya. Hasil kajian paling
lama diserahkan kepada kami dalam
waktu seminggu setelah rekomendasi
panja PJP diterima Kemendikbud RI,”
terang politisi Fraksi PKB itu kepada
Parlementaria.
Senada dengan Syaiful, Wakil
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah
Sjaifudian menegaskan antara UU
Sisdiknas dengan PJP, perlu saling
menyesuaikan dan selaras. Ia pun
menyoroti soal kebijakan wajib belajar
yang perlu diperbaharui. Menurutnya,
akan lebih baik jika wajib belajar

10 PARLEMENTARIA EDISI 194 TH. 2021