Page 13 - MAJALAH 194

LAPORAN UT AMA

hanya sampai di situ,” jelas Politisi PKS serta kompetensi yang dipelajari
itu. disesuaikan dengan kebutuhan pasar
Dari sisi legislasi, dengan berpedoman tenaga kerja.
PJP HARUS DILENGKAPI sebagai visi negara, maka dokumen Jika output PJP berfokus pada
JUGA DENGAN NASKAH kebijakan PJP harus berpijak pada penciptaan lulusan vokasi yang lebih
konstitusi dan UU terkait. Pijakan menekankan kompetensi praktis,
AKADEMIK, DASAR konstitusi yang dimaksud Fikri adalah maka harus ada link and match
FILOSOFINYA SEPERTI UUD 1945 (Pasal 31) dan ruh Pancasila, dunia pendidikan dan dunia industri.
Fikri menegaskan, penyelenggara
yaitu menekankan pada sisi Iman dan
APA, SOSIOLOGISNYA Takwa. Selain itu, PJP juga harus menaati sekolah vokasi di Jerman bukan
prinsip-prinsip asas perencanaan hanya pemerintah, namun juga
SEPERTI APA, DAN sebagaimana diatur dalam UU Nomor melibatkan sektor swasta seperti
SEBAGAINYA 25 Tahun 2004 tentang Sistem KADIN di Indonesia dalam penyusunan
Perencanaan Pembangunan Nasional kurikulumnya.
(SPPN). Dalam UU tersebut, asas Sehingga, tambah Fikri, kolaborasi
perencanaan memiliki lima pendekatan: antara sektor swasta dan pemerintah
top-down, bottom-up, partisipatif, politik, seperti ini akan turut pula menentukan
Dalam catatan rapat di Komisi X, dan teknokratik. kualitas serta kuantitas jumlah lulusan
pembahasan terkait PJP, khususnya Dari sisi terminologis, Fikri yang dibutuhkan dalam dunia kerja.
terkait Merdeka Belajar dan menyebutkan salah satu contoh Dengan kata lain, bonus demografi
Pembelajaran Jarak Jauh, sudah pembahasan PJP yang cenderung usia produktif tidak akan menghasilkan
berlangsung sejak Agustus 2020 kurang partisipatif adalah saat dampak negatif seperti pengangguran,
(Masa Sidang I tahun sidang 2020- menentukan beberapa karakter baik di desa maupun kota. Dikarenakan,
2021). Saat itu, Komisi X membentuk SDM unggul yang terangkum dalam jumlah angkatan kerja berbanding
Panja Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Visi Pendidikan 2035. Dua di antara lurus dengan kesempatan kerja sesuai
dalam rangka evaluasi penggunaan yang menjadi sorotan dari banyak dengan permintaan pasar.
teknologi daring sebagai dampak dari pakar adalah istilah Berakhlak Mulia Oleh karena itu, Fikri menegaskan
pandemi Covid-19. Sehingga, PJJ dan dan Kebhinnekaan Global. Istilah Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 harus
Kampus Merdeka, pada gilirannya ‘Berakhlak Mulia’ menjadi sorotan sebab memiliki orientasi yang jelas, terutama
menjadi bagian yang tak terpisahkan menghilangkan istilah ‘Iman dan Takwa’, terkait time frame dan output yang
dalam pembahasan di Panja Peta Jalan juga tidak ada istilah ‘Tunggal Ika’ dalam ingin dihasilkan. Komisi X berharap time
Pendidikan pada November 2020. ‘Kebhinnekaan Global’. frame kebijakan tersebut tidak sebatas
Meskipun telah berlangsung selama “Maka, pada paparan selanjutnya, lima belas tahun, tapi didesain jangka
tiga kali masa sidang, Fikri menegaskan, ‘Iman dan Takwa’ ditambahkan. Tapi panjang dalam kurun waktu 20-25
Komisi X tetap meminta Kemendikbud paparan awal seperti ini. Kebhinnekaan tahun dalam bentuk rencana induk.
memperdalam pembahasan PJP dengan Global ini juga. Kalau kita istilahnya Dengan time frame yang lebih
beberapa catatan. Secara teoritik, ‘Bhinneka Tunggal Ika’. Tidak ada panjang, maka dokumen kebijakan
gagasan besar mengenai PJP, jelas Fikri, ‘Bhinneka Global’. Kita itu, Unity in ini akan dapat dirasakan oleh seluruh
harus pula memuat landasan berpikir dari Diversity. Kalau hanya ‘Kebhinnekaan’ masyarakat Indonesia, betapapun silih
beragam sisi, mulai dari aspek sosiologis, saja itu namanya liberal dan tidak jelas,” bergantinya pemerintahan di tanah air.
yuridis, hingga filosofis. ujar wakil rakyat dapil Jawa Tengah IX ini. Selain itu, juga dapat menjadi acuan
Dengan adanya landasan berpikir Dari sisi output, Fikri menilai utama dalam melakukan revisi Undang-
tersebut, akan semakin memperkuat PJP terdapat kesalahan dalam melakukan Undang terkait dengan pendidikan,
sebagai sebuah produk rumusan visi benchmarking pendidikan di Indonesia misalnya UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun
negara bukan sekadar visi pemerintah. dengan negara maju, seperti Jerman, 2003.
“PJP harus dilengkapi juga dengan Tiongkok, dan Singapura. Menurut “Jadi kesimpulannya, supaya
naskah akademik, dasar filosofinya Fikri, visi pendidikan di Jerman, justru pendidikan kita orientasinya apakah mau
seperti apa, sosiologisnya seperti apa, melibatkan banyak unsur kementerian fokus ke akademik saja, atau vokasi,
dan sebagainya. Ini tidak bisa hanya maupun lembaga, yang tidak hanya atau profesi? atau memenuhi kebutuhan
disampaikan dengan power-point. Ya, berasal dari Kementerian Pendidikan prestasi atau pabrik, perusahaan, atau
harus ada naskah akademiknya. Paparan tapi juga Kementerian Perdagangan dan kewirausahaan? Ini tentu harus ada
dalam bentuk power-point boleh Industri di negara tersebut serta asosiasi frame yang jelas dan tidak dalam waktu
disampaikan agar mudah, tapi jangan swasta lainnya. Sehingga, kurikulum yang pendek,” tutup Fikri. l rdn/er

TH. 2021 EDISI 194 PARLEMENTARIA 13