Page 11 - MAJALAH 194

LAPORAN UT AMA

hingga Merauke masih jadi
PEMERINTAH SUDAH problematika.
Indonesia harus
MENGELUARKAN segera memperbaiki sistem
BEBERAPA KEBIJAKAN pendidikan yang sesuai
YANG MENGARAH KEPADA dengan konteks sosial-budaya,
WAJIB BELAJAR 12 TAHUN, sejarah, nilai bangsa dan
kebutuhan pembangunan negara
SEPERTI DIKENAL DENGAN di masa depan. Untuk menghasilkan
PENDIDIKAN MENENGAH sumber daya manusia yang memiliki
karakter bangsa, melek teknologi,
UNIVERSAL. dan adaptif, tentu harus diiringi
dengan ketersedian infrastruktur
yang memadai. Urgensi ini menjadi
Wakil Ketua Komisi X DPR RI sangat penting tatkala
Hetifah Sjaifudian. Foto : Jaka/nvl
mengingat bahwa kegagalan
pendidikan berisiko membuat
bangsa bisa terpuruk secara
ekonomi dan sosial, serta juga
yang tadinya 9 tahun, menjadi 12 belum mencerminkan visi mengancam eksistensi bangsa.
tahun. Kebijakan ini dikenal dengan negara secara jangka panjang. Sinkronisasi kebijakan
Pendidikan Menengah Universal. Maka, diperlukan penggabungan terselenggara layanan pendidikan
“Di samping itu, pemerintah sudah sejumlah regulasi pendidikan ke yang bermutu, unggul, adil,
mengeluarkan beberapa kebijakan dalam UU Sisdiknas sekaligus dan relevan dengan kebutuhan
yang mengarah kepada wajib belajar disesuaikan dengan PJP supaya ke masyarakat tentu jadi agenda
12 tahun, seperti dikenal dengan depannya, tidak ada lagi istilah ganti penting bagi pemangku kebijakan
Pendidikan Menengah Universal. pemerintah, ganti kebijakan. dan masyarakat Indonesia. Oleh
Wajib belajar 9 tahun tentu tidak Komisi X DPR RI memahami niat sebab itu, proses ini harus bersinergi,
relevan lagi apalagi dengan rencana baik Kemendikbud untuk mengejar kolaboratif, dan partisipatif dengan
PJP yang berorientasi masa depan,” ketertinggalan supaya pendidikan melibatkan berbagai lapisan seluruh
jelas politisi Golkar itu dalam Indonesia di masa depan menjadi stakeholder terkait.
keterangan tertulisnya. lebih adaptif. Namun, Hetifah Menurut Hetifah, tanpa
Dalam rapat dengar pendapat memberi catatan agar penyusunan membangun partisipasi, sinergi,
Komisi X DPR RI bersama PJP harus realistis dengan dan kolaborasi, maka proses yang
Kemendikbud pada 16 November mempertimbangkan kondisi di sedang berjalan tidak holistis dan
2020 lalu, Mendikbud Nadiem lapangan. Selain itu, Kemendikbud komprehensif. “Ada hal-hal yang
Makarim menjelaskan, penyusunan perlu memasukkan elemen mungkin luput dari perspektif kita,
PJP akan diarahkan menjadi landasan spiritualitas dan jati diri bangsa, namun ternyata krusial dan bisa
revisi UU Sisdiknas. Kemudian, karena di dalam draf saat ini mereka suarakan. Mereka harus
semua undang-undang yang terkait belum kentara. terlibat aktif dan masukannya benar-
dengan pendidikan akan dipaketkan benar didengar, karena mereka
dalam satu sistem di dalam revisi BANGUN SINERGI jugalah yang akan menentukan
UU Sisdiknas. Ia pun mengusulkan Indonesia sedang berhadapan keberhasilannya,” saran wakil rakyat
agar PJP ini nantinya dikukuhkan dengan pandemi Covid-19, revolusi Kalimantan Timur tersebut.
dalam bentuk peraturan presiden industri 4.0, dan tantangan Kemendikbud perlu serius dalam
(perpres) terlebih dahulu sehingga global yang dinamis. Apapun menjajaki proses ini. Mewujudkan
bisa memperkuat selama pembahasan kondisinya, sektor pendidikan transformasi pendidikan dengan
revisi UU Sisdiknas yang akan tetap harus memenuhi kebutuhan kondisi kebutuhan daerah yang
berlangsung. sumber daya manusia (SDM) yang belum siap dari sisi kurikulum,
Terkait dengan revisi UU berkualitas untuk pembangunan kualitas pendidik, kesiapan
Sisdiknas dan PJP 2020-2035, negara. Di sisi lain, menyediakan infrastruktur maupun pengelolaannya
baik Syaiful maupun Hetifah layanan pendidikan yang bermutu tidak mudah seperti membalikan
sepakat bahwa kebijakan ini sekaligus merata dari Sabang telapak tangan. l ts/er

TH. 2021 EDISI 194 PARLEMENTARIA 11