Page 12 - MAJALAH 194

LAPORAN UT AMA

Orientasi Pendidikan Indonesia

Harus Diperjelas

Presiden RI Joko Widodo pada Juni 2020 lalu menyampaikan agar pendidikan di tanah air
lebih fleksibel menyesuaikan kebutuhan pasar tenaga kerja. Pandangan tersebut disampai-
kan dalam rangka untuk mengantisipasi perubahan besar yang terjadi di dunia, khususnya
yang berkaitan dengan disrupsi teknologi. Mulai dari penerapan otomatisasi, artificial intel-
ligence, hingga big data.

PERUBAHAN
struktural ini tidak
hanya terjadi dari
sisi demografi dan
sosial-ekonomi,
tapi juga dari
sektor pendidikan
untuk membentuk
Sumber Daya Manusia (SDM) yang
unggul ke depannya. Terlebih, pandemi
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Covid-19 yang berkepanjangan,
Abdul Fikri Faqih. Foto : Jaka/nvl mendorong adanya normalitas baru (new
normal), termasuk di sektor pendidikan.
Salah satu strategi menghadapi
perubahan struktural tersebut adalah
melalui penyusunan Peta Jalan
Pendidikan (PJP) 2020-2035 yang
sedang dibahas antara pemerintah
dengan DPR RI.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul
Fikri Faqih menilai pemerintah perlu
memperjelas orientasi pendidikan di
tanah air yang menjadi dasar dalam
penyusunan PJP. Pasalnya, menurut Fikri,
selama tiga kali masa sidang hingga kini,
pemerintah melalui Kemendikbud dinilai
masih menyusun PJP dalam kerangka
teknokratis, top-down, serta tanpa ruang
partisipatif memadai dari masyarakat dan
stakeholder terkait.
“Peta Jalan Pendidikan ini jangan
sampai hanya bisa dilaksanakan di kota
saja, di desa tidak bisa dijalankan. Jadi
di desa bisa dijalankan, di kota juga
bisa dijalankan, bahkan di daerah 3T
sekalipun tetap bisa dilaksanakan. Dari
Sabang sampai Merauke,” jelas Fikri
kepada Parlementaria.

12 PARLEMENTARIA EDISI 194 TH. 2021