Page 15 - MAJALAH 194

LAPORAN UT AMA

dan kebutuhan di Indonesia. Bangsa (PSBB) dalam kurikulum
Himma menjelaskan kekurangan nasional kita agar terbentuk karakter
dalam konsep PJP yang peserta didik yang religius dan
diajukan Kemendikbud seperti MULAI DARI PEMERINTAH berjati diri bangsa.
dalam pelayanan pendidikan, PUSAT SAMPAI “Untuk membangun sistem
tenaga pendidik, infrastruktur pendidikan yang tanggap terhadap
pendidikan, dan kurikulum. PEMERINTAH DAERAH perubahan zaman, pemerintah perlu
pada pelayanan pendidikan, DAPAT MERUJUK membuat kurikulum yang adaptif
perhatian terhadap penyandang sehingga dapat mengantisipasi
disabilitas, skema pelayanan PADA PJP DALAM perkembangan zaman. Misalnya
yang adil dan setara antara saja, pada masa pandemi seperti
lembaga pendidikan negeri MENYELENGGARAKAN saat ini, kurikulum yang adaptif
dan swasta, aturan tentang PENDIDIKAN. KARENA diperlukan sehingga apabila di
penyelenggaraan pendidikan kemudian hari menghadapi kondisi
nonformal dan informal BERSIFAT JANGKA yang extraordinary, sistem pendidikan
yang masih dibutuhkan oleh PANJANG, ADANYA kita bisa lebih antisipatif dalam
masyarakat, serta skema kerja sama menghadapinya,” terang Politisi Partai
pendidikan yang ada di bawah PJP MEMUNGKINKAN Gerindra.
Kementerian Agama masih belum PEMERINTAH LEBIH Selain itu, beberapa tokoh
ada. memandang PJP yang disampaikan
Dalam hal kebutuhan tenaga KONSISTEN DALAM Kemendikbud berkiblat pada
pendidik, belum terdapat pendidikan barat. Menurut Himma,
aturan lengkap mengenai skema MENJALANKAN KEBIJAKAN pandangan tersebut muncul
kebutuhan tenaga pendidik DI BIDANG PENDIDIKAN, karena fokus pemerintah masih
setiap tahunnya. Salah pada hilir dan belum pada hulunya,
satunya seperti penyelesaian sehingga PJP yang diajukan
masalah guru honorer saja pemerintah lebih memperhatikan pada
masih berlarut-larut. Sehingga hasil yang telah dicapai oleh
strategi peningkatan kualitas dan dan memperbaiki infrastruktur negara-negara maju di dunia yang
kesejahteraan guru perlu dirinci lebih pendidikan harus tersedia,” ungkap kebanyakan ada di barat.
lanjut. politisi asal DKI Jakarta. Maka dari itu, Himma menjelaskan
Dalam bidang infrastruktur Mengenai kurikulum pendidikan, bahwa PJP ini harus dipahami
pendidikan, belum ada skema belum menjelaskan secara secara filosofis, sosiologis, geografis,
pemenuhan kebutuhan infrastruktur, komprehensif bagaimana demografis, dan budaya sehingga
fasilitas dan sarana prasarana strategi dalam mencapai tujuan pendidikan yang diselenggarakan
pendidikan yang adil dan pendidikan. Misalnya saja dalam sesuai dengan kebutuhan bangsa
merata. Himma menilai infrastruktur pendidikan karakter, alat evaluasinya Indonesia. Selaras dengan hal
pendidikan dan SDM di setiap sudah dibuat Kemendikbud tersebut, penyertaan naskah
daerah masih berbeda-beda dan melalui survei karakter, namun akademik dalam PJP menjadi penting
disparitasnya cukup tinggi, sehingga bagaimana strategi pendidikan karena masalah, arah, dan strategi
perlu memuat hal mengenai dalam menanamkan karakter belum penyelenggaraan pendidikan harus
penanganan infrastruktur pendidikan lengkap, terutama belum memuat dianalisis secara lebih komprehensif
guna meminimalisir kesenjangan pendidikan karakter berdasarkan dan dapat dipertanggungjawabkan
SDM. agama dan budaya. secara ilmiah.
“Saya memandang PJP Himma menegaskan, dalam “Dengan demikian, rencana
belum detail membahas terkait upaya membentuk karakter sesuai pemerintah menerapkan best
pemetaan akses dan infrastruktur amanat UUD NRI Tahun 1945 dan practice pendidikan pada negara
pendidikan di seluruh daerah di UU Sisdiknas tersebut, kurikulum maju tetap dapat mempertimbangkan
Indonesia. Sebagai sebuah peta perlu menekankan antara lain kebutuhan nasional, lokal, dan
jalan, potret objektif terkait akses pentingnya mata pelajaran agama keberagaman di Indonesia. Untuk
dan infrastruktur pendidikan di dan mengembalikan Pendidikan itu kelengkapan PJP berupa naskah
Indonesia dan bagaimana strategi Moral Pancasila (PMP) dan akademik diperlukan,” imbuhnya.
untuk meningkatkan akses Pendidikan Sejarah Perjuangan l hal/er

TH. 2021 EDISI 194 PARLEMENTARIA 15