Page 25 - Modul Kebijakan Akuntansi

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

I.1. Ekuitas

 Adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan
kewajiban pemerintah.
 Dalam neraca basis akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.
 Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas.
 Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan
Keuangan.

J. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

J.1. Definisi

 Hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
J.2. Jenis Transaki

 Pendapatan PNBP-LO
hak pemerintah yang tidak berasal dari perpajakan dan hibah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang – undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

 Pendapatan HIBAH-LO
hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari negara lain,
organisasi internasional, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, individu,
kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan baik dalam bentuk uang, barang

24
Modul Ringkas Satker: Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual