Page 20 - Modul Kebijakan Akuntansi
P. 20

  Kas yang dibatasi penggunaannya
                         Disajikan  dalam  neraca  sebagai  bagian  aset  lainnya  dan  diungkapkan  secara
                           memadai di dalam CaLK.
                         Hal  yang  diungkapkan  adalah  tujuan  penyisihan  dana,  dasar  hukum  dilakukan
                           penyisihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya dan informasi lainnya yang
                           relevan
                     Aset lainnya
                         Disajikan  di  neraca  dan  dikelompokkan  dalam  aset  lainnya  dan  diungkapkan
                           dalam Calk
                         Hal yang perlu diungkapkan adalah penyebab dilakukan penghentian, jenis aset
                           tetap yang dihentikan, dan informasi lain yang relevan

               G.6. Penghentian Aset Lainnya

                      Khusus untuk aset tak berwujud dapat dihentikan dan dilepaskan, sedangkan tiga
                        jenis aset lainnya tidak bisa.
                      Aset  tak  berwujud  dihentikan  dengan  cara  penjualan,  pertukaran,  hibah,  atau
                        berakhirnya masa manfaat.
                      Jika aset tersebut dijual sehingga pada saat transaksi belum seluruh nilai buku aset
                        tidak berwujud yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih harga jual dengan
                        nilai buku diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional
                        pada laporan operasional.
                      Penerimaan  kas  akibat  penjualan  dibukukan  sebagai  pendapatan  dan  dilaporkan
                        pada Laporan Realisasi Anggaran. Kas tersebut juga dikelompokkan sebagai kas dari
                        aktifitas investasi pada Laporan Arus Kas.


               G.7. Perlakuan khusus

                      Software dapat dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga;
                      Software  yang  dikembangkan  oleh  instansi  pemerintah  sendiri  dan  sulit  untuk
                      diidentifikasi nilai perolehannya, tidak perlu diakui sebagai ATB.
                      Software yang dibeli tersendiri dan tidak terkait hardware harus dikapitalisasi sebagai
                      ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.
                      Untuk software yang merupakan bagian integral dari suatu hardware diakui sebagai
                      bagian perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai bagian hardware tersebut.
                      Software yang dibangun oleh pihak ketiga dapat diakui sebagai ATB bila memenuhi
                      definisi dan kriteria ATB.
                      Software  yang  diniatkan  untuk  dijual  atau  diserahkan  kepada  masyarakat  dicatat
                      sebagai persediaan.

               H. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN


               H.1. Definisi

               Kewajiban  adalah  utang  yang  timbul  dari  peristiwa  masa  lalu  yang  penyelesaiannya
               mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan
               menjadi dua kelompok:




                                                                                                            19
               Modul Ringkas Satker: Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25