Page 18 - Modul Kebijakan Akuntansi

 Kemitraan dengan pihak ketiga
 Aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan
kerjasama / kemitraan.
 Contoh: Aset tetap yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.
 Kas yang dibatasi penggunaannya
 Uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaanya atau yang
terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih
dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
 Contoh: Dana abadi umat , Dana abadi pendidikan.
 Aset lainnya
 Aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok sebelumnya.
 Aset yang dihentikan karena rusak berat dll yang menyebabkan tidak bisa
dimanfaatkannya aset tersebut.
 Contoh: Aset yang akan dihentikan penggunaan.

G.3. Pengakuan

 Aset tak berwujud
 Sesuai definisi.
 Ada manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan.
 Biaya perolehan dapat diukur dengan andal.
 Kemitraan dengan pihak ketiga
 Diakui pada saat perjanjian, klasifikasi berubah dari aset tetap menjadi aset
kerjasama.
 Untuk aset gedung diakui pada saat bangunan siap digunakan.
 Harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan pihak ketiga , sebesar nilai aset yang
dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada pemerintah.
 Setelah perjanjian berakhir aset harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional.
 Perubahan klasifikasi kembali ke aset tetap dan status pemanfaatannya
ditentukan kembali setelah selesai perjanjian.
 Kas yang dibatasi penggunaannya
Diakui pada saat kas disisihkan untuk membiayai suatu kegiatan yang memerlukan
dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 Aset lainnya
Aset tetap diakui menjadi aset lain-lain pada saat dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

G.4. Pengukuran

 Aset tak berwujud
 Dengan harga perolehan.
 Dilakukan amortisasi kecuali aset yang masa manfaat nya tidak terbatas.

 Kemitraan dengan pihak ketiga
 Nilai bersih yang tercatat dalam perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian,
dipilih yang paling objektif atau berdaya uji.
 Dana yang ditanamkan pemerintah dalam kerjasama dicatat sebagai penyertaan
kerjasama.

17
Modul Ringkas Satker: Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual