Page 29 - MODUL KEARSIPAN DIGITAL
P. 29

Paparan Materi

               1.  Undang-undang Kearsipan


                     Penyelenggaraan  kearsipan  dari  tingkat  pusat  sampai  daerah,  lebih-
               lebih  di  tingkat  Desa/Kelurahan  saat  ini  pada  dasarnya  belum  bersifat

               terpadu,  sistemik,  dan  komprehensif  yang  semuanya  tidak  terlepas  dari

               pemahaman dan pemaknaan umum terhadap arsip yang masih terbatas dan
               sempit oleh berbagai kalangan. Selain hal tersebut otonomi daerah juga telah

               menimbulkan         konsekuensi       dalam     tata    pemerintahan.        Pelimpahan

               kewenangan  dari  pemerintah  pusat  ke  daerah  menambah  keragaman
               kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

                     Penyelenggaraan sistem kearsipan nasional sebagai bagian yang tidak
               terpisahkan  dari  sistem  penyelenggaraan  kearsipan  nasional  akan  dapat

               berjalan  secara  efektif  apabila  lembaga  kearsipan  nasional  didukung  oleh

               suatu sistem informasi kearsipan nasional. Pembangunan sistem informasi
               kearsipan  nasional  dalam  kerangka  sistem  kearsipan  nasional  berfungsi

               untuk  menyajikan  informasi  yang  autentik,  utuh,  dan  terpercaya  serta

               mewujudkan  arsip  sebagai  tulang  punggung  manajemen  penyelenggaraan
               negara,  memori  kolektif  bangsa,  dan  simpul  pemersatu  bangsa  dalam

               kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar fungsi sistem informasi
               kearsipan  nasional  dapat  berjalan  secara  optimal  lembaga  kearsipan

               kearsipan nasional perlu membentuk jaringan informasi kearsipan nasional

               dengan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai pusat jaringan nasional
               serta lembaga kearsipan provinsi, lembaga kearsipan kabupaten/kota, dan

               lembaga  kearsipan  perguruan  tinggi  sebagai  simpul  jaringan.  Jaringan

               informasi  kearsipan  nasional  pada  lembagalembaga  kearsipan  berfungsi
               untuk  meningkatkan  akses  dan  mutu  layanan  kearsipan  kepada

               masyarakat, kemanfaatan arsip bagi kesejahteraan rakyat, dan peran serta

               masyarakat di bidang kearsipan.
                     Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1971  tentang  Ketentuan-Ketentuan

               Pokok  Kearsipan  dipandang  perlu  disesuaikan  dengan  perkembangan  dan

               kebutuhan  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  yang
               dipengaruhi  oleh  perkembangan  tantangan  nasional  dan  global  serta
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34