Page 37 - MODUL KEARSIPAN DIGITAL

Rangkuman

Undang-Undang tentang kearsipan di Indonesia di atur dalam UU No. 43

tahun 2009 tentang Kearsipan
Peranan dari arsip adalah:
a) Alat utama ingatan organisasi
b) Bahan atau alat pembuktian (bukti otentik).
c) Bahan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan.

Fungsi penanganan kearsipan adalah:
a) Aktifitas kantor/organisasi akan berjalan dengan lancar
b) Dapat dijadikan bukti-bukti tertulis apabila terjadi masalah
c) Dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi secara tertulis

Tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah:
a) Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh
lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan
perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional.
b) Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai
alat bukti yang sah.
c) Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan
pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Kendala dalam pengelolaan arsip, diantaranya adalah:
a) Kurangnya pengertian tentang pentingnya arsip oleh anggota
organisasi;
b) Adanya arsip yang diterima dan dikirim lepas dari pengawasan. Hal
ini dimungkinkan karena pimpinan organisasi kurang memerhatikan
fungsi pengasawan terhadap arsip;
c) Kualifikasi persyaratan pegawai yang menangani pekerjaan kearsipan
tidak terpenuhi;

Syarat petugas arsip adalah:
a) Pengetahuan dan keterampilan tentang arsip surat menyurat, seluk
beluk tentang organisasi/instansi dan tata kearsipan atau sistem
kearsipan.
b) Pendidikan minimal sekolah menengah kejuruan.
c) Tekun, teliti, rapih, cermat, dan sabar dalam menyelesaikan
pekerjaan.