Page 20 - Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Ulasan Potret Putusan Kasus Kejahatan Terhadap Satwa Liar
Dilindungi di Indonesia Periode 2009-2019

penegak hukum maupun konservasionis mengindikasikan bahwa kejahatan terhadap
satwa dilindungi merupakan salah satu kejahatan serius yang melibatkan banyak aktor
dengan berbagai peranan secara terorganisasi, hingga bersifat lintas negara atau
transnasional. Lebih jauh lagi, dugaan ini kemudian menginisiasi gagasan untuk
mengatur ancaman pidana minimum khusus dan meningkatkan ancaman pidana
maksimum dalam rencana perubahan UU No.5/1990 kedepannya untuk dapat
memberikan efek jera bagi para pelaku.

Dugaan tentang rendahnya pemidanaan berujung pada tingginya angka kejahatan
terhadap satwa dilindungi tersebut sebenarnya telah terjawab oleh Laporan yang disusun
USAID pada tahun 2015 berjudul “Changes for Justice Project Wildlife Crime in Indonesia:
A Rapid Assessment of the Current Knowledge, Trends, and Priority Actions”. Dalam
laporan tersebut disebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi angka
3
kejahatan terhadap satwa dilindungi adalah penegakan hukum. Mengutip hasil studi
dari perburuan ilegal di Afrika, ditemukan bahwa penegakan hukum memiliki peranan
4
yang sangat penting dibandingkan sekedar ancaman pidana atau penjatuhan pidana.
Lebih lanjut disebutkan bahwa jika risiko atau peluang terungkapnya suatu kejahatan
lebih rendah, maka perburuan akan terus berlanjut meskipun pidana yang diancamkan
tinggi. Sebaliknya, jika risiko atau peluang tertangkap cukup tinggi sedangkan ancaman
5
pidananya rendah, maka masyarakat memiliki kecenderungan untuk mematuhi hukum.
Terlepas dari perdebatan mengenai efek jera yang ditimbulkan serta dampaknya
terhadap angka kejahatan, penting untuk meneliti terlebih dahulu mengenai pemidanaan
pada kejahatan terhadap satwa dilindungi itu sendiri, dari kerangka regulasi yang
mengatur, pasal yang dikenakan dalam proses pengadilan, penuntutan, hingga
penjatuhan putusan. Maka, analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran
mengenai potret putusan atas kasus kejahatan terhadap satwa dilindungi dalam rentang
tahun 2009 hingga dengan tahun 2019 yang divonis berdasarkan UU No.5/1990.
Pertama, akan dilihat bagaimana UU No.5/1990 mengatur status perlindungan
terhadap satwa liar, tindakan yang dilarang, beserta ancaman pidananya. Kedua, akan
dipaparkan potret pemidanaan yang berasal dari rekapitulasi dan analisis 150 putusan

Lihat juga “Selamatkan Satwa Liar Lewat Revisi UU No.5/1990”,
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58be97c2835e7/selamatkan-satwa-liar-lewat-revisi-uu-5-
1990, diunduh pada 12 Februari 2019, disebutkan pada tahun 2015, rata-rata vonis yang diterima oleh
pelaku tercatat 9 bulan dengan denda Rp10.000.000,- rupiah. Hal ini dinilai oleh pegiat konservasi belum
memenuhi rasa keadilan karena masih jauh dari hukuman maksimal.
3 United States Agency for International Development (USAID), Changes for Justice Project Wildlife Crime in
Indonesia: A Rapid Assesent of the Current Knowledge, Trends, and Priority Actions, April 2015, hlm. 7
4 Ibid.
5 Ibid.

4 |