Page 23 - Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

b. Kawasan pelestarian alam (“KPA”), yaitu kawasan dengan ciri khas tertentu, baik
di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem
penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan
satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya. KPA terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman
wisata alam.
9
Pasal 19 ayat (1) UU No.5/1990 melarang kegiatan yang dapat mengakibatkan
perubahan terhadap keutuhan KSA. Sementara Pasal 33 melarang kegiatan yang dapat
mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional, serta kegiatan
yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional,
taman hutan raya, dan taman wisata alam.

B.4. KETENTUAN TINDAK PIDANA TERHADAP TUMBUHAN DAN SATWA LIAR
SERTA ANCAMAN PIDANANYA
UU No.5/1990 secara umum membagi objek pengaturan pidananya terhadap kejahatan
atau pelanggaran kawasan, tumbuhan dilindungi (hidup dan mati), serta satwa dilindungi
(hidup dan mati) sebagai berikut.

Tabel 1.1. Pengaturan Pidana dalam UU No.5/1990

Terhadap Jenis Tumbuhan dan
Satwa yang Dilindungi Terhadap Ekosistem
Pasal 21 Pasal 19
(1) Setiap orang dilarang untuk: (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan
a. Mengambil, menebang, memiliki, yang dapat mengakibatkan perubahan
merusak, memusnahkan, keutuhan kawasan suaka alam.
memelihara, mengangkut, dan
memperniagakan tumbuhan yang Pasal 33
dilindungi atau bagian-bagiannya (1) Setiap orang dilarang melakukan
dalam keadaan hidup atau mati; kegiatan yang dapat mengakibatkan
b. Mengeluarkan tumbuhan yang perubahan terhadap keutuhan zona inti
dilindungi atau bagian-bagiannya taman nasional.
dalam keadaan hidup atau mati (2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti
dari suatu tempat di Indonesia ke taman nasional sebagaimana dimaksud
tempat lain di dalam atau di luar dalam ayat (1) meliputi mengurangi,
Indonesia. menghilangkan fungsi dan luas zona inti
(2) Setiap orang dilarang untuk: taman nasional, serta menambah jenis
a. menangkap, melukai, membunuh, tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
menyimpan, memiliki, memelihara,

9 UU No. 5 Tahun 1990, Pasal 1 angka 13 dan Pasal 29.

| 7