Page 26 - Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Ulasan Potret Putusan Kasus Kejahatan Terhadap Satwa Liar
Dilindungi di Indonesia Periode 2009-2019

nmengenai perampasan tumbuhan dan satwa liar baik yang dilindungi maupun tidak
dilindungi. Satwa hidup yang disita negara kemudian ditangani oleh Kepala BKSDA
dengan 5 (lima) pilihan:
14
1. Transfer ke dalam fasilitas pemeliharaan, seperti kebun binatang, pusat
penyelamatan satwa, atau pusat rehabilitasi satwa; atau
2. Dikembalikan ke negara asal dengan biaya dari negara asal, apabila
merupakan spesimen impor; atau
3. Dikembalikan ke habitat alamnya; atau
4. Dilelang, bagi jenis-jenis yang tidak dilindungi dan bukan Appendix I CITES;
5. Dimusnahkan (euthanasia) apabila dipandang dapat membahayakan karena
penyakit atau sebab-sebab lain.

Sedangkan untuk hasil sitaan berupa spesimen mati atau bagian-bagian atau turunan-
15
turunan dari satwa liar dapat diperlakukan :
1. Dilelang, bagi jenis-jenis yang tidak dilindungi dan bukan Appendix I CITES;
2. Diserahkan kepada Museum Zoologi atau Botani apabila spesimen mempunyai
nilai ilmiah;
3. Dimusnahkan apabila merupakan jenis dilindungi termasuk Appendix I, dan
tidak mempunyai nilai ilmiah.

Penanganan terhadap spesimen mati memerlukan penetapan dari pengadilan terlebih
dahulu. Artinya, spesimen mati akan terlebih dahulu dipergunakan untuk barang bukti
demi kelancaran proses hukum. Selanjutnya, spesimen mati baru dapat dilelang,
diserahkan ke Museum Zoologi atau Botani, atau dimusnahkan. Sebaliknya, BKSDA dapat
langsung mengeluarkan perintah untuk menindaklanjuti spesimen hidup hasil sitaan
tindak pidana satwa liar.
16

C. POTRET PUTUSAN KASUS KEJAHATAN TERHADAP SATWA DILINDUNGI
(2009 S.D. OKTOBER 2019)
Dalam bagian ini, penulis akan menjelaskan gambaran mengenai tipologi pemidanaan
atas kejahatan terhadap satwa dilindungi yang diperoleh dari hasil rekapitulasi dan
analisis 150 putusan kasus kejahatan terhadap satwa dilindungi dari tahun 2009 hingga
Oktober 2019. Adapun ke 150 putusan tersebut merupakan seluruh putusan yang
berhasil didapatkan penulis dari penelusuran situs Direktori Putusan MA dan SIPP.

14 Keputusan Menteri Kehutanan No.447/Kpts-II/2003, Pasal 113 ayat (1).

15 Keputusan Menteri Kehutanan No.447/Kpts-II/2003, Pasal 113 ayat (3).
16 Nisyah Rizky, “Penanganan Benda Sitaan Negara dalam Tindak Pidana terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar
Dilindungi”, (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2009), hlm. 69.

10 |