Page 22 - Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Ulasan Potret Putusan Kasus Kejahatan Terhadap Satwa Liar
Dilindungi di Indonesia Periode 2009-2019

penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam; dan c. daerah penyebaran yang
terbatas.

Adapun Daftar Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi ditetapkan dalam Lampiran I PP
No.7/1999. Namun, pada tahun 2018 terjadi perubahan yang signifikan atas Lampiran
I PP No.7/1999 tersebut beserta kriteria penetapan status perlindungan tumbuhan dan
satwa liar. Perubahan dilakukan dengan ditambahkannya pertimbangan ekonomi dan
sosial budaya masyarakat dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (“Permen LHK”) No.P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang
Perubahan atas Permen LHK No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis
Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (“Permen LHK No. P.92/2018”), dan terakhir
diubah kembali melalui Permen LHK No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018
(“Permen LHK No. P.106/2018”).

B.2. KETENTUAN MENGENAI PEMANFAATAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

Mengenai pemanfaatan jenis, yaitu penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan
maupun satwa liar dan atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya, diatur dalam
dalam PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (“PP
No.8/1999”), termasuk diantaranya dalam bentuk perdagangan dan pemeliharaan
7
(untuk kesenangan). Yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan komersial pada
prinsipnya hanyalah satwa liar yang tidak dilindungi sebagaimana dinyatakan dalam
Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (2) PP No. 8/1999. Ketentuan mengenai
pengambilan, penangkapan, dan peredaran tumbuhan dan satwa liar secara umum
kemudian diatur lebih lanjut di Keputusan Menteri Kehutanan No.447/Kpts-II/2003
tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan
Satwa Liar (“Kepmenhut No.447/2003”).

B.3. KETENTUAN MENGENAI PERLINDUNGAN HABITAT TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

Perlindungan habitat tumbuhan dan satwa liar diatur dalam bentuk perlindungan
terhadap kawasan konservasi. Terdapat 2 bentuk kawasan konservasi yang diatur dalam
UU No.5/1990, sebagai berikut:
a. Kawasan Suaka Alam (“KSA”), yaitu kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di
darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan
pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang
juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. KSA terdiri dari
cagar alam dan suaka margasatwa.
8

7 PP No. 8 Tahun 1999, Pasal 1 butir 1
8 UU No.5 Tahun 1990, Pasal 1 angka 9 dan Pasal 14.

6 |