Page 27 - Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
P. 27
Arah Baru Kebijakan Penegakan Hukum Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Namun, meskipun pengadilan memiliki kewajiban untuk mengumumkan seluruh putusan
yang telah berkekuatan hukum tetap dalam rangka keterbukaan informasi, butuh
verifikasi lebih lanjut agar dapat dikatakan bahwa 150 putusan tersebut merupakan
seluruh putusan tentang kasus kejahatan terhadap satwa dilindungi yang ada di Indonesia
17
untuk periode 2009 s.d. Oktober 2019.
45
40
40
35
30 28
25
20
20 18
16
15
10 7 8 6
5 2 4
1
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tahun
Grafik 1.2. Jumlah Putusan Kasus Kejahatan terhadap Satwa Dilindungi 2009 s.d. Oktober 2019
Dari 150 putusan periode 2009 s.d. Oktober 2019 tersebut, putusan kasus kejahatan
terhadap satwa dilindungi terbanyak berasal dari tahun 2014 dengan jumlah sebanyak
40 putusan, tahun 2013 sebanyak 28 putusan, dan tahun 2018 sebanyak 20 putusan.
Sementara putusan kasus kejahatan terhadap satwa dilindungi tersedikit berasal dari
tahun 2009 sebanyak 1 putusan, tahun 2010 sebanyak 7 putusan, dan tahun 2017
sebanyak 6 putusan (mengabaikan jumlah putusan tahun 2019 sebanyak 4 putusan,
karena penelusuran terbatas hingga Oktober 2019).
17 Ketentuan untuk mengumumkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada situs pengadilan diatur
dalam SK KMA 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang diubah melalui
SK KMA 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Namun diatur juga bahwa
ketentuan tersebut dilaksanakan hanya jika memungkinkan. Pada pelaksanaannya umum ditemui kendala
infrastruktur penyediaan akses informasi berbasis teknologi dan internet pada pengadilan negeri di daerah,
sehingga ada potensi tidak semua putusan pengadilan telah diunggah dalam situs pengadilan dan Direktori
Putusan Mahkamah Agung.
| 11
