Page 45 - E-Modul Kebijakan Cultuurstelsel Belanda di Karesidenan Madiun
P. 45

45






                        Blora  Jawa  Tengah.  Gerakan  Samin  merupakan  suatu


                        reaksi yang ditunjukkan oleh petani terhadap perubahan

                        sosial  abad  ke-19.  Gerakan  ini  disebut  sebagai  aliran


                        (gerakan  politis/religius)  yang  memiliki  kultus,  simbol,


                        dan  doktrin  sendiri.  Adapun  Gerakan  Samin  ini  tidak


                        melakukan  kekerasan  untuk  menentang  kekuasaan

                        Belanda dan tidak mengklaim pemimpin mereka sebagai


                        Ratu Adil. Menurut Harry J. Benda dan Lance Castles,


                        munculnya  Gerakan  Samin  disebabkan  oleh  beban


                        ekonomi,  pajak  kerja  rodi,  dan  pajak  tanah  dalam

                        Kebijakan  Etis.  Meskipun  berasal  dari  Jawa  Tengah,


                        Gerakan  Samin  akhirnya  menyebar  hingga  ke  wilayah


                        Madiun. Gerakan Samin di wilayah Madiun berpusat di


                        Desa Ngegong di bawah pimpinan Kartotaruno. Namun

                        Gerakan  Samin  ini  menghilang  pada  awal  kelahiran


                        negara Republik Indonesia (Hadiatmodjo, 1980:222).


                          Berbagai  permasalahan  sosial  yang  menyebabkan

                        terjadinya    pemberontakan  dan  kerusuhan  tersebut,


                        muncul sebagai upaya untuk mencari keadilan. Salah satu


                        ketidakadilan  tersebut  terjadi  pada  para  petani  yang


                        memiliki hak tanah tetapi tidak merasakan keadilan akibat

                        meluasnya  perkebunan  Belanda  dan  tingginya  pajak.


                        Selain      itu,     munculnya           gerakan         Samin             dan


                        pemberontakan  Pulung  juga  berkaitan  dengan  kenaikan


                        pajak.  Fenomena  kenaikan  pajak  tersebut  berdampak
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50