Page 21 - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung

b) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output bidang DAK
Fisik tahun anggaran sebelumnya; dan
c) Daftar kontrak kegiatan meliputi data kontrak kegiatan, data bukti

pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan
swakelola, dan/atau data kegiatan dana penunjang.
Dokumen persyaratan penyaluran tersebut paling lambat diterima oleh

KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada 21 Juli.
3) DAK Fisik Bertahap dan Sekaligus (berdasarkan rekomendasi DJPK)

Penyaluran dengan mekanisme ini dilakukan dalam hal pada jenis dan
bidang DAK Fisik tertentu terdapat sebagian atau seluruh kegiatan yang
pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap. Penyaluran tidak

bertahap (sekaligus) dilakukan berdasarkan rekomendasi dari K/L teknis
yang diterima DJPK paling lambat Februari. DJPK menyampaikan

ketetapan penyaluran yang tidak dapat dilaksanakan secara bertahap
kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator
KPA. Penyaluran ini dilaksanakan paling cepat Agustus dan paling lambat

Desember. Persyaratan penyaluran dengan mekanisme ini berupa:
a) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
b) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK

Fisik tahun anggaran sebelumnya;
c) Daftar kontrak kegiatan; dan
d) Keseluruhan Berita Acara Serah Terima Barang dan/atau Pekerjaan

untuk kegiatan yang tidak dapat dibayarkan secara bertahap.
Dokumen persyaratan penyaluran tersebut paling lambat diterima oleh

KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada 21 Juli, kecuali untuk
BAST paling lambat disampaikan 15 Desember.
Sesuai surat Direktur PA nomor S-3084/PB.2/2018 tanggal 4 April 2018

hal Rekomendasi Penyaluran Sekaligus DAK Fisik Tahun 2018 terdapat
dua bidang yang mendapat rekomendasi yaitu Bidang Transportasi dan

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penyaluran sekaligus dilakukan
sebesar total nilai daftar kontrak sekaligus yang disampaikan oleh
Pemda.
c. Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus

12