Page 17 - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung
P. 17
BAB II
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA
A. Kebijakan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Melalui KPPN
1. Tujuan penyaluran melalui KPPN
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang
Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang
Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah, ditetapkan bahwa penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa mulai TA 2017 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
Perbendaharaan melalui 171 KPPN yang tersebar di seluruh Indonesia, yang
berperan selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di wilayah kerjanya
masing-masing. Di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa dilaksanakan melalui dua KPPN yaitu KPPN
Pangkalpinang dan KPPN Tanjung Pandan.
Dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, KPPN berpedoman pada
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 4/PB/2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa pada
Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-4/PB/2017 yang merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri keuangan
Nomor 225/PMK.07/2017.
Penetapan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai institusi yang
melaksanakan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa TA 2018 bertujuan untuk:
a. Mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan terhadap Pemerintah
Daerah melalui 171 KPPN yang tersebar di seluruh Indonesia;
b. Meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Daerah
dengan Kementerian Keuangan; dan
c. Meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi serta analisis kinerja
pelaksanaan anggaran pusat dan daerah.
8
