Page 22 - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung

Fisik dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2018 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2017,
penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan
sebagai berikut:

1) Tahap I disalurkan paling cepat Januari dan paling lambat minggu ketiga
Juni sebesar 20% dengan persyaratan berupa:

a) Surat pemberitahuan bahwa Pemda yang bersangkutan telah
menyampaikan Peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran
berjalan;

b) Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan
penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;

Dokumen persyaratan tersebut harus disampaikan kepada Kepala
KPPN sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum minggu ketiga Juni.

2) Tahap II disalurkan paling cepat Maret dan paling lambat minggu
keempat Juni sebesar 40% dengan persyaratan berupa:
a) Laporan reliasasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran

sebelumnya; dan
b) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya;

Dokumen persyaratan tersebut harus disampaikan kepada Kepala
KPPN sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling

lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum minggu keempat Juni.
3) Tahap III disalurkan paling cepat Juli sebesar 40% dengan persyaratan
berupa:

a) Laporan reliasasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II
yang menunjukkan penyaluran dari RKUD ke RKD paling kurang

75%;
b) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output yang
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan minimal 75% dan
capaian output minimal 50%.

Penyampaian dokumen persyaratan ke KPPN sebagai KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa mengikuti pedoman akhir tahun anggaran.

13