Page 18 - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung
P. 18
2. Mekanisme Penyaluran:
a. Ketentuan Umum
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN dilaksanakan
berdasarkan PMK nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah terakhir dengan PMK nomor
225/PMK.07/2017 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-
4/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik
dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana
diubah terakhir dengan PER-1/PB/2018.
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa TA 2018 dilaksanakan berdasarkan
dilaksanakan berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output yang
dilaporkan dan di-input oleh Pemda melalui Aplikasi OM SPAN. Pelaksanaan
penyaluran oleh KPPN sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
dilakukan oleh PPK BUN dan PPSPM BUN melalui penerbitan SPP dan SPM
dari aplikasi SAKTI. Pencairan dana dilakukan melalui penerbitan SP2D yang
ditujukan ke rekening Pemerintah Daerah, dalam hal ini dari Rekening Kas
Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Selanjutnya untuk DAK Fisik, dana disalurkan dari RKUD ke Rekening Pihak
Ke-III (vendor). Sedangkan untuk Dana Desa, dana disalurkan dari RKUD ke
Rekening Kas Desa (RKD).
b. DAK Fisik
Dana Alokasi Khusus Fisik atau DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang
merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional. DAK Fisik
diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu :
1) DAK Reguler
DAK Reguler merupakan DAK yang diarahkan untuk mendanai
bidang/subbidang yang ditetapkan setiap tahun sesuai kebutuhan
daerah dan prioritas nasional. Terdapat sebelas bidang dalam kategori
DAK reguler, yaitu Pendidikan, Kesehatan dan KB, Perumahan dan
Pemukiman, Industri Kecil dan Menengah, Pertanian, Kelautan dan
Perikanan, Pariwisata, Jalan, Air Minum, Sanitasi, dan Pasar.
2) DAK Infrastruktur Publik Daerah/Penugasan
9
