Page 19 - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung

DAK Infrastruktur Publik Daerah/Penugasan merupakan DAK yang
diarahkan untuk mendanai bidang/subbidang infrastruktur dan
sarana/prasarana tertentu yang utamanya terkait dengan penyediaan

konektivitas nasional, penyediaan sumber air baku dan sumber energi,
dan penyediaan sumber daya manusia termapil guna mendukung
pengembangan industri, perdagangan, pariwisata dan kegiatan

ekonomis strategis lainnya yang menjadi prioritas nasional. DAK jenis ini
terdiri dari sembilan bidang, yaitu Pendidikan SMK, Kesehatan (RS

Rujukan dan Pratama), Air Minum, Sanitasi, Jalan, Pasar, Irigasi, Energi
Skala Kecil, dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3) DAK Afirmasi

DAK Afirmasi merupakan DAK yang diarahkan untuk mendanai
percepatan penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana pada wilayah

daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi. DAK
Afirmasi ini terdiri dari enam bidang, yaitu Kesehatan (Puskesmas),
Perumahan dan Pemukiman, Transportasi, Pendidikan, Air Minum, dan

Sanitasi.
KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melaksanakan penyaluran DAK
Fisik berdasarkan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik sesuai

dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke
daerah dan dana desa dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
mengenai Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana

Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penyaluran DAK Fisik tahun
anggaran 2018 dilaksanakan per jenis per bidang melalui tiga mekanisme,

yaitu:
1) DAK Fisik Bertahap
a) Tahap I sebesar 25% dari pagu alokasi yang dilaksanakan paling

cepat Februari dan paling lambat Juli, dengan persyaratan berupa:
(1) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;

(2) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan
DAK Fisik per jenis dan/atau bidang tahun anggaran sebelumnya;
(3) Rencana kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian
negara/lembaga teknis terkait; dan

10