Page 560 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

Dalam UU ini, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural
yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri
Agama. Ini menunjukkan bahwa Negara (pemerintah) telah melibatkan dirinya
secara langsung dalam pengelolaan zakat secara nasional. Hal ini terlihat dari
beberap fungsi BAZNAS yaitu: (1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian,
dan pendayagunaan zakat; (2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian,
dan pendayagunaan zakat; (3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian,
dan pendayagunaan zakat; dan (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan pengelolaan zakat. Otoritas lain yang menguatkan BAZNAS adalah:
Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat; memberikan
rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota,
dan LAZ; meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan
dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ. 114

Kesimpulan

Gerakan ekonomi Islam mengalami perubahan orientasi dari masa awal
kemerdekaan hingga saat ini. Misi gerakan masa awal lebih menonjolkan
semangat nasionalisme-keagamaan dengan melibatkan kelompok Islam dalam
gerakan ini terutama diwakili oleh ormas. Sarekat Islam adalah salah satu gerakan
Islam yang bersifat terbuka dari kelompok etnik yang merespon diskriminasi
kolonial terhadap pribumi.

Pada masa kemerdekaan hingga masa reformasi, gerakan ekonomi lebih
menekankan entrepreneurship untuk pengembangan masyarakat. Semangat
Islam juga menguat pada masa ini, terutama dalam menyikapi sistem kapitalisme
yang dianggap tidak memberikan kondisi social dan ekonomi masyarakat.
Karena itu, semangat pendirian bank syariah dan lembaga-lembaga filantropi
Islam hadir sebagai kesadaran untuk mengembangkan masyarakat Muslim.
Dalam perkembangannya, semangat keislaman ini melebur pada konteks
demokratisasi yang menekankan transparansi dan akuntabilitas, bukan
semata-mata keagamaan. Karena itu, model gerakan ekonomi diarahkan
pada pemberdayaan masyarakat yang lebih bersifat publik dan berorientasi
kesejahteraan. Di sinilah respon masyarakat dalam sistem ekonomi Islam lebih
bersifat substansial dari pada simbolik keagamaan.

Dr. Asep Saepudin Jahhar, MA.

544