Page 564 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3

pemerintahan Soeharto. Ia bertindak sebagai direktur lembaga ini. Hefner,”Islamisasi
Kapitalisme: Tentang Pembentukan Bank Islam,” 175.
58 Hefner,”Islamisasi Kapitalisme: Tentang Pembentukan Bank Islam,” 176.
59 Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2012, BI tahun 2012, 143,
60 Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2012, BI tahun 2012144
61 Statistik Perbankan Syariah 2013
62 Kontan.co.id
63 Statistik 2012, www.OJK.go.id
64 Ali, Islam and Economic Development, 19.
65 Ali, Islam and Economic Development, 20. Lihat juga catatan 58 yang dikutip dari Darul
Aqsha, Dick van der Meij dan Johan Hendrik Meuleman, Islam in Indonesia: A Survey of
Events, hal, 224-225.
66 Republika, 12 Maret 2014. Saat ini juga Muhammadiyah sedang merancang menerbitkan
e-money Muhammadiyah yang akan dibahas dalam Rakernas MEK dan seminar nasional
tentang “menggagas Format E-Money Muhammadiyah Menuju Financial Inclusion dan
Less Cash Society” yang akan diadakan pada bulan April 2014.
67 Lihat www.muhammadiyah.or.id
68 Tuti Alawiyah Najib,”Baperlurzam Kendal: Gerakan Zakat Muhammadiyah,” dalam
Revitalisasi Filantropi Islam, ed. Chaidir S Bamualim dan Irfan Abu Bakar (Jakarta: Pusat
Bahasa dan Budaya, 2005), 149.
69 Cek disertasi Asep Jahar
70 Alawiyah Najib,”Baperlurzam Kendal: Gerakan Zakat Muhammadiyah,” 150.
71 Alawiyah Najib,”Baperlurzam Kendal: Gerakan Zakat Muhammadiyah,” 151-156.
72 Alawiyah Najib,”Baperlurzam Kendal: Gerakan Zakat Muhammadiyah,” 158.
73 Alawiyah Najib,”Baperlurzam Kendal: Gerakan Zakat Muhammadiyah,” 159.
74 Sumber ini didapat dari Bapelurzam Daerah Kendal seperti yang dikutip Alawiyah Najib.
Alawiyah Najib,”Baperlurzam Kendal: Gerakan Zakat Muhammadiyah,” 162. Istilah
Bapelurzam yaitu berarti Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah.
75 Alawiyah Najib,”Baperlurzam Kendal: Gerakan Zakat Muhammadiyah,” 160.
76 Alawiyah Najib,”Baperlurzam Kendal: Gerakan Zakat Muhammadiyah,” 167. Dilihat
dari sisi penafsiran zakat, infaq, shadaqah dan wakaf, Muhammadiyah sangat maju.
Artinya, penjelasan tentang dana keagamaan lebih ditujukan kepada fungsi-fungsi sosial
masyarakat lebih luas.
77 Bagi NU terutama Abdurrahman Wahid, bertindak sebagai ketua PB NU saat itu, kerjasama
ini penting untuk meningkatkan masyarakat pedesaan. Walaupun mendapat kritik keras
dari jamaan Nahdhiyyin mengenai berlakunya bunga yang dianggap riba, Gus Dur
berkeyakinan bahwa sistem ini tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan ia menegaskan
bahwa dalam urusan ekonomi kerjasama dengan orang lain yang beda agama tidak
menjadi halangan, selama ia mampu dan jujur. Ali, Islam and Economic Development, 20.
Lihat juga catatan 60 yang dikutip dari Darul Aqsha, Dick van der Meij dan Johan Hendrik
Meuleman, Islam in Indonesia: A Survey of Events, hal. 235-7.
78 Amelia Fauzia, “Bazis DKI Jakarta: Peluang dan Tantangan BAZ Pemerintah Daerah,”
dalam Revitalisasi Filantropi Islam, ed. Chaidir S Bamualim dan Irfan Abu Bakar (Jakarta:
Pusat Bahasa dan Budaya, 2005), 32-33. Lihat juga Asep Saepudin Jahar,”The Clash of
Muslims and the state: Waqf and Zakat in the post Independence Indonesia,” dalam
Journal Studia Islamika, no. 13, 2006.
79 Lihat catatan Amelia tentang dinamika social politik pembentukan zakat di Indonesia
yang menjadi bagian system Negara.Baitul Mal tahun 1938 pernah digagas oleh MIAI,
dan gerakan zakat di beberapa daerah seperti Aceh. Penjelasan detail tentang ini dapat
dilihat, menurut kutipan Amelia Fauzia seperti BJ Boland, The Struggle of Islam in
Modern Indonesia (The Hague: Martinus Nijhoff, 1971), juga lihat Taufik Abdullah,”Zakat
Collection and Distribution in Indonesia,” dalam Muhammad Ariff (ed.), Islam and the
Economic Development of Southeast Asia: The Islamic Voluntary Sector in Southeast Asia
(Pasir Panjang, Singapore: ISEAS, 1991).

548