Page 83 - SKI jld 3 pengantar menteri Revisi Assalam
P. 83

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia - Jilid 3







                       1998, 28 Juli: Bertempat di Masjid Al-Azhar Jakarta, PK (Partai Keadilan) resmi
                                      dideklarasikan dan Nurmahmudi Ismail ditunjuk sebagai presiden.

                       1999:          Darut  Tauhid  (DT)  memiliki  Radio  Ummat,  mendirikan  CV
                                      House and Building, PT MQs, PT Tabloid MQ, Asrama Daarul
                                      Muthmainnah 2000, Radio Bening Hati, dan membangun
                                      sebuah gedung serbaguna. Ia pun memiliki 15 usaha penerbitan,
                                      menerbitkan 32 judul buku dan CD dakwahnya. Diperkirakan,
                                      asetnya hingga bernilai 6 Miliar.

                       1999:          BAZIS DKI menjalin kerjasama dengan Baitul Mal wa Tamwil
                                      (BMT)  untuk  penyaluran  modal  usaha  bagi  Pedagang  Kecil
                                      (PPMKM) di 50 pasar tradisional DKI Jakarta.


                       1999:          Terjadi kongres ke-22 HMI Dipo di Jambi. HMI Dipo menetapkan
                                      kembali asas Islam sebagai upaya untuk mengembalikan jati diri
                                      HMI dan juga dengan harapan HMI MPO bisa bergabung. Berbagai
                                      upaya rekonsiliasi atau islah dilakukan untuk menyatukan kedua
                                      HMI itu, namun hingga saat ini masih belum bisa sepakat untuk
                                      bersatu.

                       1999:          MUI mengeluarkan beberapa tausyiah yang mengajak masyarakat
                                      untuk menggunakan hak pilih dan memilih calon pemimpin yang
                                      memperjuangkan aspirasi semua warga negara.

                       1999:          Berdiri penerbit Al-Qowam Group


                       1999:          KH Misbahul Anam mengundurkan diri dari organisasi FPI

                       1999:          Abdurahman  Wahid  (mantan  ketua  PBNU)  menduduki  posisi
                                      tertinggi sebagai presiden Republik Indonesia.


                       1999-2004:   Amin Rais (mantan ketua Muhammadiyah) terpilih sebagai ketua
                                      MPR RI

                       1999:          Pemerintah mengeluarkan UU No. 35 yang merupakan koreksi
                                      atas  UU  No. 14/1970  soal  pembagian kekuasaan  kehakiman.
                                      UU tahun 1999 ini merupakan landasan yang menjadi perantara
                                      untuk proses penyatuatapan semua badan peradilan di bawah
                                      Mahkamah Agung, baik dari sisi teknis peradilan maupun
                                      adminstrasinya, sampai pada urusan finansialnya.


                       1999:          UU soal penyelenggaraan haji kembali dikeluarkan pemerintah
                                      lewat UU No. 17/1999.






                                                                                                 67
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88