Page 14 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia

Pendahuluan 1

PENDAHULUAN

Dua hari setelah Proklamasi 17 Angustus 1945 diadakan sidang PPKI
(Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) secara berturut-turut.
Pada sidang hari pertama, 18 Agustus, diawali dengan ketegangan
menjelang pembukaan. Kelompok pemuda menghendaki agar nama
PPKI sebaiknya tidak digunakan karena istitusi PPKI dianggap
sebagai bentukan Jepang yang sesungguhnya tidak dibutuhkan lagi
sejak Indonesia merdeka. Oleh sebab itu setelah merdeka, bayang-
bayang Jepang harus dihapus. Kelompok pemuda yang terdiri atas
Chairul Soleh, Wikana, Sukarni, juga mendesak agar PPKI diganti
menjadi KNI atau Komite Nasional Indonesia.
Walau demikaian Bung Karno dan Bung Hatta tidak
menghiraukan usulan itu dan terus melakukan sidang tanpa
perubahan istilah PPKI menjadi KNI. Sidang hari pertama itu
mengesahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar negara, dan
mengangkat Ir. Sukarno sebagai Presiden Republik Indonesia, dan
Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.
Pada sidang kedua PPKI esok harinya, suasana sedikit
terganggu karena sebelum sidang berlangsung Jenderal Yamamoto
menyampaikan sikap resmi Pemerintah Jepang bahwa kehadiran
tentara Jepang di Indonesia saat itu hanyalah berstatus selaku
penjaga status quo, dan tidak lagi memberi bantuan terhadap
pemenuhan janji kemerdekaan Indonesia. Atas sikap itu kedua