Page 16 - Naskah Gubernur Pertama di Indonesia
P. 16

Pendahuluan         3



               pertimbangan  sangat  penting  sebagai  persyaratan  utama  untuk
               menduduki  jabatannya.  Lebih  jauh,  pertimbangan  kualitas  itu  juga
               tampak berlaku dalam rekrutmen aparatur negara yang lebih tinggi
               yaitu  Menteri.  Para  menteri  yang  duduk  dalam  kabinet  pertama
               Republik  adalah  mereka  yang  pernah  malang-melintang  dalam
               pelbagai aktivitas dan jabatan pada masa sebelumnya.
                      Delapan Gubernur yang baru diangkat tersebut adalah tokoh-
               tokoh  pergerakan  yang  mewakili  daerah  masing-masing.  Mereka
               adalah  pelaku  sejarah  dan  sekaligus  saksi  sejarah  yang  “autentik”
               karena  mereka  datang  secara  khusus  ke  Jakarta  untuk  mengikuti
               sidang  PPKI  dan  secara  langsung  mengikuti  upacara  Proklamasi  di
               Pengangsaan Timur pada 17 Agustus 1945.
                      Kedelapan  gubernur  bukanlah  orang  baru  dalam  politik
               pergerakan dan secara pribadi memiliki hubungan yang erat dengan
               kedua tokoh nasional Sukarno dan Hatta. Oleh karena itu penunjukan
               para  gubernur  untuk  itu  bukanlah  sebuah  kebetulan  melainkan
               sudah  melalui  perjalanan  sejarah  pergerakan  itu  sendiri.  Bisa
               dibayangkan  bahwa  kehadirannya  di  daerah  masing-masing  akan
               berhadapan  dengan  perjuangan  yang  berat  dan  penuh  risiko.
               Bagaimana mereka harus menata sebuah birokrasi yang berganti 180
               derajat,  dengan  aparatur  yang  harus  berganti  baju  dan  bagaimana
               membiayainya.  Keadaan  yang  dihadapi  para  gubernur  baru  ini,
               sesungguhnya  adalah  gambaran  yang  serupa  yang  berjadi  juga  di
               tingkat pusat.
                      Selain itu, mereka juga masih berhadapan dengan kelompok-
               kelompok  yang  anti-  Republik,  terutama  kekuatan  asing—Belanda
               dan Jepang—yang masih bercokol pada awal Proklamasi Indonesia.
               Gubernur  Ratulangi,  misalnya,  yang  baru  tiba  di  Makassar  untuk
               menjalankan  tugasnya  selaku  Gubernur  Sulawesi,  dengan  mudah
               ditangkap Belanda. Di Makassar ia pun tinggal di sebuah hotel yang
               konon  disewanya  secara  pribadi.  Selama  enam  bulan  bertugas  di
               Makassar,  Gubernur  Ratulangi  hanya  sempat  menanamkan  dasar-
               dasar  birokrasi  sebagai  modal  awal  pemerintahan  di  Provinsi
               Sulawesi. Tidak ada satu pun perlawanan yang dilakukan oleh pihak
               Republik ketika ia ditangkap begitu saja oleh penguasa Belanda dan
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21