Page 45 - Kelas XI_PPKn_KD 3.2
P. 45

Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa

                               bertindak,  bagaimana  hak  dan  kewajiban  dari

                               penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki
                               kedudukan  yang  sama  di  depan  hukum.  Artinya,

                               hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum

                               tidak  boleh  pandang  bulu.  Siapa  saja  yang  bersalah

                               dihukum  sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Untuk
                               menyiptakan  hal  itu  harus  ditunjang  dengan  adanya

                               aparat  penegak  hukuxm  yang  tegas  dan  bijaksana,

                               bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa dan
                               berani menghukum siapa saja yang bersalah.



                              Partisipasi dalam pembuatan keputusan



                               Dalam        negara       yang      menganut          sistem      politik
                               demokrasi,  kekuasaan  tertinggi  berada  di  tangan

                               rakyat  dan  pemerintahan  dijalankan  berdasarkan

                               kehendak  rakyat.  Aspirasi  dan  kemauan  rakyat  harus
                               dipenuhi  dan  pemerintahan  dijalankan  berdasarkan

                               konstitusi  yang  merupakan  arah  dan  pedoman  dalam

                               melaksanakan  hidup  bernegara.  Para  pembuat

                               kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang
                               berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat

                               mewakili        berbagai       keinginan        masyarakat         yang

                               beragam.  Sebagai  contoh  ketika  rakyat  berkeinginan

                               kuat  untuk  menyampaikan  pendapat  di  muka  umum,
                               maka  pemerintah  dan  DPR  menetap  undang-undang

                               yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum.



                   2.     Perilaku yang Mendukung Tegaknya Nilai-nilai Demokrasi
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50