Page 43 - Kelas XI_PPKn_KD 3.2

Dalam masa pemerintahan Presiden Habibie inilah muncul

beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang
publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan.

Kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun

1999. Habibie dalam hal ini sebagai Presiden Republik

Indonesia membuka kesempatan kepada rakyat untuk
berserikat dan berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi

politiknya.

Dua hal yang dilakukan Presiden Habibie di atas merupakan

fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada

masa selanjutnya. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada

era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentu saja dengan
karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip

dengan demokrasi parlementer tahun 1950-1959. Pertama,

Pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang

sebelumnya. Sistem pemilu yang terus berkembang
memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak

politiknya dalam pemilu, bahkan puncaknya pada tahun 2004

rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif dan
presiden/wakil presiden pun dipilih secara langsung. Tidak

hanya itu, mulai tahun 2005 kepala daerah pun (gubernur dan

bupati/walikota) dipilih langsung oleh rakyat. Kedua, rotasi
kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai

pada tingkat desa. Ketiga, pola rekrutmen politik untuk

pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka dimana

setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat
menduduki jabatan politik tersebut tanpa adanya diskrimisi.