Page 39 - Kelas XI_PPKn_KD 3.2

Pengemban Supersemar, Mandataris MPR, Bapak

Pembangunan dan Panglima Tertinggi ABRI.

Dari uraian di atas, kita bisa

menggambarkan bahwa pelaksanaan demokrasi

Pancasilamasih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai

Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat
politik penguasa belaka. Kenyataan yang terjadi demokrasi

Pancasila sama dengan kediktatoran. Untuk lebih jelas, berikut

ini dipaparkan karkateristik demokrasi Pancasila ala Orde Baru
yang berdasarkan pada indikator demokrasi yang telah

dikemukakan sebelumnya.

1. Rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak
pernah terjadi. Kecuali pada jajaran yang lebih rendah,

seperti: gubernur, bupati/walikota, camat dan kepala

desa. Kalaupun ada perubahan, selama pemerintahan

Orde Baru hanya terjadi pada jabatan wakil presiden,
sementara pemerintahan secara esensial masih tetap

sama.

2. Rekruitmen politik bersifat tertutup. Rekruitmen politik

merupakan proses pengisian jabatan politik di dalam
penyelenggaraan pemerintah negara baik itu untuk

lembaga eksekutif (pemerintah pusat maupun daerah),

legislatif (MPR, DPR, dan DPRD) maupun lembaga
yudikatif (Mahkamah Agung). Dalam negara yang

menganut sistem pemerintahan yang demokratis, semua

warga negara yang mampu dan memenuhi syarat
mempunyai peluang yang sama untuk mengisi jabatan

politik tersebut. Akan tetapi, yang terjadi di Indonesia