Page 34 - Kelas XI_PPKn_KD 3.2
P. 34

menjawab  pertanyaan  tersebut.  Pertama,  munculnya  usulan

                   presiden  yang  dikenal  dengan  konsepsi  presiden  untuk

                   membentuk  pemerintahan  yang  bersifat  gotong  royong  yang
                   melibatkan  semua  kekuatan  politik  yang  ada  termasuk  Partai

                   komunis  Indonesia.  Melalui  konsepsi  ini  presiden  membentuk

                   Dewan Nasional yang melibatkan semua organisasi politik dan

                   organisasi  kemasyarakatan.  Konsepsi  Presiden  dan  Dewan
                   Nasional ini mendapat tantangan yang sangat kuat dari sejmlah

                   partai politik terutama Masyumi dan PSI. Mereka menganggap

                   bahwa pembentukan Dewan Nasional merupakan pelanggaran
                   yang  sangat  fundamental  terhadap  konstitusi  negara,  karena

                   lembaga tersebut tidak dikenal dalam konstitusi.

                   Kedua,  Dewan  Konstituante  mengalami  jalan  buntu  untuk

                   mencapai  kesepakatan  merumuskan  ideologi  nasional,  karena
                   tidak  tercapainyatitik  temu  antara  dua  kubu  politik,  yaitu

                   kelompok  yang  menginginkan  Islam  sebagai  ideologi  negara

                   dan  kelompok  lain  menginginkan  Pancasila  sebagai  ideologi

                   negara. Ketika voting dilakukan, ternyata suara mayoritas yang
                   diperlukan tidak pernah tercapai.

                   Ketiga,  dominannya  politik  aliran,  sehingga  membawa

                   konsekuensi  terhadap  pengelolaan  konflik.  Akibat  politik  aliran
                   tersebut, setiap konflik yang terjadi cenderung meluas melewati

                   batas  wilayah,  yang  pada  akhirnya  membawa  dampak  yang

                   sangat negatif terhadap stabilitas politik.
                   Keempat,  basis  sosial  ekonomi  yang  masih  sangat  lemah.

                   Struktur  sosial  yang  dengan  tegas  membedakan  kedudukan

                   masyarakat             secara         langsung           tidak        mendukung

                   keberlangsungan demokrasi. Akibatnya semua komponen yang
                   di  masyarakat  sulit  dipersatukan,  sehinggal  hal  tersebut
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39