Page 32 - Kelas XI_PPKn_KD 3.2

Kedua, akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemegang jabatan

dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi

karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa
sebagai alat kontrol sosial. Sejumlah kasus jatuhnya kebinet

dalam periode ini merupakan contoh konkret dari tingginya

akuntabilitas tersebut.

Ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh
peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara

maksimal. Dalam periode ini, Indonesia menganut sistem

multipartai. Pada periode ini, hampir 40 partai politik terbentuk
dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses

rekruitmen, baik pengurus atau pimpinan partainya maupun

para pendukungnya. Campur tangan pemerintah dalam hal

rekruitmen boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Sehingga
setiap partai bebas memilih ketua dan segenap anggota

pengurusnya.

Keempat, sekalipun Pemilihan Umum hanya dilaksanakan satu

kali yaitu pada 1955, tetapi Pemilihan Umum tersebut benar-
benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kompetisi antar

partai politik berjalan sangat intensif dan fair, serta yang tidak

kalah pentingnya adalah setiap pemilih dapat menggunakan hak
pilihnya dengan bebas tanpa ada tekan atau rasa takut.

Kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa

hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun
tidak semua warga negara dapat memanfatkannya dengan

maksimal. Hak untuk berserikat dan berkumpul dapat

diwujudkan dengan jelas, dengan terbentuknya sejumlah partai

politik dan organisasi peserta Pemilihan Umum. Kebebasan
pers juga dirasakan dengan baik. Demikian juga dengan