Page 33 - Kelas XI_PPKn_KD 3.2

kebesan berpendapat. Masyarakat mampu melakukannya tanpa

ada rasa takut untuk menghadapi resiko, sekalipun mengkritik

pemerintah dengan keras. Sebagai contoh adalah yang
dilakukan oleh Dr. Halim mantan Perdana Menteri yang

menyampaikan surat terbuka dan mengeluarkan semua isi

hatinya dengan kritikan yang sangat tajam terhadap sejumlah

langkah yang dilakukan Presiden Soekarno.
Keenam, dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-

daerah memperoleh otonomi yang cukup bahkan otonomi yang

seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan
untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Keenam indikator tersebut merupakan ukuran kesuksesan
pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan parlementer.

Akan tetapi, kesuksesan tersebut tidak berumur panjang.

Demokrasi parlementer hanya bertahan selama sembilan tahun

seiring dengan dikeluarkannya dekrit oleh Presiden Soekarno
pada tanggal 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan

kembali kepada UUD 1945. Presiden menganggap bahwa

demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa
Indonesia yang dijiwai oleh semangat gotong royong, sehingga

beliau menganggap bahwa sistem demokrasi ini telah gagal

mengadopsi nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa demokrasi

parlementer mengalami kegagalan? Banyak sekali para ahli

mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Dari sekian banyak
jawaban tersebut, ada beberapa hal yang dinilai tepat untuk