Page 35 - Kelas XI_PPKn_KD 3.2

mengganggu stabilitas pemerintahan yang berdampak pada

begitu mudahnya pemerintahan yang sedang berjalan

dijatuhkan atau diganti sebelum masa jabatannya selesai.

c. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode

1959-1965

Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa

Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara

dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti, karena landasan
konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap,

karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga, situasi seperti

ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan

nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan
nasional.

Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini

sangat membahayakan bila terus dibiarkan. Oleh karena itu
untuk mengeluarkan bangsa ini dari persoalan yang teramat

pelik ini, Presiden Soekano suatu dekrit pada tanggal 5 Juli

1959 yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Dekrit Presiden
5 Juli 1945. dalam dekrit tersebut, presiden menyatakan

membubarkan Dewan Konstituante dan kembali kepada

Undang-Undang Dasar 1945. Dekrit Presiden tersebut
mengakhiri era demokrasi parlementer, yang kemudian

membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan politik

nasional. Era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia

mulai di masuki, yaitu suatu konsep demokrasi yang oleh
Presiden Soekarno disebut sebagai Demokrasi Terpimpin.