Page 40 - Kelas XI_PPKn_KD 3.2

pada masa Orde Baru, sistem rekruitmen politik tersebut

bersifat tertutup, kecuali anggota DPR yang berjumlah

400 orang dipilih melalui Pemilihan Umum. Pengisian
jabatan tinggi negara seperti Mahkamah Agung, Dewan

Pertimbangan Agung dan jabatan-jabatan lainnya dalam

birokrasi dikontrol sepenuhnya oleh lembaga

kepresidenan. Demikian juga dengan anggota badan
legislatif. Anggota DPR sejumlah 100 orang dipilih

melalui proses pengangkatan dengan surat keputusan

Presiden. Sementara itu dalam kaitannya dengan
rekruitmen politik lokal (seperti gubernur dan

bupati/walikota), masyarakat di daerah tidak mempunyai

peluang untuk ikut menentukan pemimpin mereka,

karena kata akhir tentang siapa yang akan menjabat
diputuskan oleh Presiden. Jelas, sistem rekruitmen

seperti sangat bertentangan dengan semangat

demokrasi.

3. Pemilihan Umum. Pada masa pemerintahan Orde Baru,
Pemilihan Umum telah dilangsungkan sebanyak tujuh

kali dengan frekuensi yang teratur setiap lima tahun

sekali. Tetapi kalau kita amati kualitas pelaksanaan
pemilihan umum tersebut masih jauh dari semangat

demokrasi. Karena Pemilihan Umum tidak melahirkan

persaingan yang sehat, yang terjadi adalah kecurangan-
kecurangan yang sudah menjadi rahasia umum.

4. Pelaksanaan hak dasar warga negara. Sudah bukan

menjadi rahasia umum lagi, bahwa dunia internasional

seringkali menyoroti politik Indonesia berkaitan erat
dengan perwujudan jaminan hak asasi manusia. Masalah