Page 19 - Kelas X_Sejarah Indonesia_KD 3.2
P. 19

Kejatuhan  Kabinet  Soekiman  merupakan  akibat  dari
                      ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan

                      dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security

                      Act  (MSA).  Peretujuan  ini  menimbulkan  tafsiran  bahwa
                      Indonesia telah memasuki Blok Barat, yang berarti bertentangan

                      dengan prinsip dasar politik luar negri Indonesia yang bebas aktif.

                      Muncul  pertentangan  dari  Masyumi  dan  PNI  atas  tindakan

                      Sukiman  sehingga  mereka  menarik  dukungannya  pada  kabinet
                      tersebut.  DPR  akhirnya  menggugat  Sukiman  dan  terpaksa

                      Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.




                      C. KABINET WILOPO (3 April 1952- 3 Juni 1953)
                            Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjukan

                      Sidik  Djojosukarto  (PNI)  dan  Prawoto  Mangkusasmito

                      (Masyumi) menjadi formatur, namun gagal. Kemudian menunjuk
                      Wilopo  dari  PNI  sebagai  formatur.  Setelah  bekerja  selama  dua

                      minggu  berhasil  dibentuk  kabinet  baru  di  bawah  pimpinan

                      Perdana Mentari Wilopo, sehingga terbentuklah Kabinet Wilopo.
                      Kabinet  ini  merupakan  zaken  kabinet  yaitu  kabinet  yang  terdiri

                      dari para pakar yang ahli dalam biangnya.




                      Program Kabinet Wilopo antara lain:


                                 Program  dalam  negeri  :  Menyelenggarakan  pemilihan

                                 umum  (konstituante,  DPR,  dan  DPRD),  meningkatkan

                                 kemakmuran         rakyat,      meningkatkan        kemakmuran,
                                 pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan.

                                 Program  luar  negeri  :  Penyelesaian  masalah  hubungan

                                 Indonesia-Belanda,  Pengembalian  Irian  Barat  ke
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24