Page 23 - Kelas XII_Sejarah Indonesia_KD 3.3
P. 23

Berakhirnya kekuasaan kabinet:

                             Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak

                      percaya  dari  Serikat  Tani  Indonesia  terhadap  kabinet
                      Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya

                      pada presiden pada tanggal 2 Juni 1953.




                      D.  KABINET  ALI  SASTROAMIJOYO  1  (31  Juli  1953-12
                      Agustus 1955)

                      Setelah  mundurnya  Kabinet  Wilopo,  Presiden  Soekarno

                      segera  mengumumkan  pembentukan  kabinet  baru  dan
                      menunjuk  Sarmidi  Mangunsarkoro  (PNI)  dan  Moh.Roem

                      (Masyumi) sebagai formatur kabinet pada tanggal 15 Juni

                      1953.  Kedua  formatur  gagal  mencapai  kesepakatan  dan

                      mereka  mengembalikan  mandat  kepada  presiden  pada
                      tanggal 24 Juni 1953. Mukarto Notowidagdo (PNI) sebagai

                      formatur  baru  pun  gagal.  Pada  tanggal  18  Juli  1953,

                      presiden  menunjuk  formatur  baru  yaitu  Mr.Wongsonegoro

                      dari Partai Indonesia Raya (PIR). Akhirnya pada tanggal 30
                      Juli  1953,  terbentuklah  kabinet  baru  yang  dinamakan

                      Kabinet  Ali  I  atau  Kabinet  Ali-Wongso.  Kabinet  ini

                      merupakan  koalisi  antara  PNI  dan  NU.  Sedangkan,
                      Masyumi menjadi partai oposisi.

                      Program – program Kabinet Ali Sastroamidjojo I, yaitu :



                                 Meningkatkan  keamanan  dan  kemakmuran  serta
                                 segera menyelenggarakan Pemilu.

                                 Pembebasan Irian Barat secepatnya.

                                 Pelaksanaan  politik  bebas-aktif  dan  peninjauan
                                 kembali persetujuan KMB.

                                 Penyelesaian Pertikaian politik
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28