Page 47 - Konferensi Pers Hasil Operasi Penindakan pada Produksi dan Peredaran Produk Ilegal di Kota Bandung dan Kabupaten Bogor
P. 47
Judul : Waspada! BPOM Temukan 88 Kasus Produk Jamu Berbahaya
Nama Media : idxchannel.com
Tanggal : 5 Maret 2022
Halaman/URL : https://www.idxchannel.com/economics/waspada-bpom-temukan-88-
kasus-produk-jamu-berbahaya
Tipe Media : Media Online
Temuan produk obat tradisional dan
produk pangan dengan kandungan
bahan kimia berbahaya, seperti yang
diumumkan oleh Badan POM hari ini
memang bukan kejadian baru.
Kepala Badan POM RI, Penny K.
Lukito mengungkap, jika dilihat dari
data penindakan Badan POM, kasus
serupa pencampuran bahan kimia
berbahaya dengan produk obat
tradisional seperti jamu sudah terjadi
di Indonesia sejak era 90’an.
“Ini sebetulnya masalah yang
bertahun-tahun ya, berdasarkan data
penindakan Badan POM mulai
terindikasi terdapatnya
pencampuran bahan kimia obat di
jamu sejak tahun 1990-an,”
Terkait pengumuman temuan obat tradisional dan produk kopi dengan kandungan Sildenafil
dan Parasetamol yang disiarkan hari ini. Penny menambahkan, kasus sejenis ini dalam kurun
waktu dua tahun terakhir, mencapai 88 kasus.
“Dalam 2 tahun terakhir ini sudah ada 88 perkara sejenis, jamu yang mengandung bahan kimia
obat. Lalu yang sudah sampai ke proses pengadilan, sudah ada vonisnya itu 24 vonis kasus
sudah selesai putusannya. Kami menunggu mudah-mudahan perkara yang sudah masuk ke
pengadilan segera diselesaikan,” tutupnya singkat.
Sebagai informasi, para pelaku yang memproduksi dan mengedarkan produk pangan ilegal
mengandung bahan kimia obat ini dapat dipidana sesuai ketentuan Pasal 136 Undang Undang
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Ditambah dengan pasal dari UU tentang Pangan tahun 2012, Pasal 140 Undang Undang
Nomor 18, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau
denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
