Page 15 - Majalah POM Edisi 1 2019
P. 15

JELA J AH




























                                          FOKUSKAN PENGAWASAN DI DAERAH PERBATASAN,
                                       “PRODUK KOSMETIK

                               MENJADI PRIORITAS KAMI”



                                                        Moch. Rahardi Putranto

               Kepala Badan POM, Penny K. Lukito mengunjungi Pos Lintas
               Batas Negara (PLBN) Aruk di Kabupaten Sambas, Kalimantan
               Timur pada hari Rabu (20/02) untuk berdialog dengan jajaran
               yang bertugas di PLBN Aruk, yang berfungsi sebagai pusat
               ekonomi, kantor imigrasi, dan bea cukai, termasuk fasilitas
               impor yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo sejak
               17 Maret 2017.
               Badan POM telah membangun Pos POM di beberapa wilayah
               perbatasan  di Indonesia. Pasalnya, kerap  terjadi berbagai
               permasalahan di wilayah perbatasan ini seperti kurangnya
               perawatan dan fasilitas kesehatan, perdagangan ilegal, serta
               kurangnya daya saing produk dalam negeri.

               “Di perbatasan Aruk ini, Badan POM telah memiliki Pos POM   “Mengingat ini wilayah perbatasan, mungkin akan muncul
               yang sudah dibangun sejak tahun 2009, tetapi tidak aktif. Hari   permasalahan  terkait  perdagangan,  daya  saing  produk  kita
               ini kami datang untuk meninjau dan mencari masukan apakah   dengan produk luar  yang pasti bisa masuk ke Indonesia,
               keberadaan Pos POM ini dibutuhkan dan dapat dikembangkan   dan permasalahan lainnya. Maka saya harap dialog ini
               lebih lanjut,” ujar Kepala Badan POM.
                                                                 dapat  memberi  masukan  tentang  pengembangan  dan
                                                                 operasionalisasi Pos POM di Aruk,” lanjutnya.
                                                                 Hingga saat ini, Badan POM telah melakukan pengawasan
                                                                 obat dan makanan di kawasan perbatasan melalui 21 Balai
                                                                 Besar POM dan 12 Balai POM yang berkedudukan di ibukota
                                                                 provinsi, serta Kantor Badan POM di 40 Kabupaten/Kota di
                                                                 30 provinsi. Selain untuk melakukan pengawasan obat dan
                                                                 makanan, keberadaan Pos POM juga diharapkan mendukung
                                                                 perkembangan  perekonomian  masyarakat  setempat,
                                                                 khususnya di sektor pangan dan obat tradisional.
                                                                 “Kami mengharapkan masukan dari masyarakat untuk
                                                                 meningkatkan pengamanan dari aspek perdagangan maupun
                                                                 keamanan.  Tahun ini kami banyak menemukan peredaran
                                                                 kosmetik ilegal. Karena itu keluar masuknya produk kosmetik
                                                                 menjadi  salah  satu  fokus  pengawasan  kami,”  tutup  Kepala
                                                                 Badan POM.




               Majalah Pengawasan Obat dan Makanan                                                          / 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20