Page 31 - 140619_Transformasi Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan

makanan; serta (4) meningkatkan kelembagaan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
pengawasan obat dan makanan, tidak hanya di Badan POM tetapi juga lintas sektor dan lintas

kepemerintahan.

“Sesuai dengan visi dan misi Badan POM tersebut, strategi pengawasan semakin diperkuat
terutama dalam penegakan hukum di bidang obat dan makanan sebagai upaya melawan
kejahatan kemanusiaan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari produk yang berisiko

terhadap kesehatan,” jelas Kepala Badan POM.

Namun, untuk itu Badan POM juga memberikan bimbingan dan pembinaan untuk
meningkatkan kapasitas pelaku usaha obat dan makanan, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) agar dapat memenuhi ketentuan dan berdaya saing nasional maupun
global. Setiap pejabat dan pegawai Badan POM harus memahami tugas dan fungsinya untuk

mencapai visi dan misi Badan POM tersebut.

Badan POM terus melakukan pembaruan termasuk penataan kepemimpinan melalui

pelantikan pejabat struktural untuk memperkuat kinerja pengawasan agar terwujud obat dan
makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Pejabat yang

dilantik merupakan SDM pilihan yang berpotensi untuk dapat mendukung pencapaian tujuan
Badan POM. Promosi dan mutasi pejabat struktural merupakan bagian dari pembangunan

kepemimpinan dalam organisasi. Posisi dan jabatan baru juga memberikan tantangan untuk
mengasah kapasitas kepemimpinan. Optimalisasi potensi dan kinerja sumber daya

kepemimpinan ini menjadi langkah penting dalam pencapaian tujuan organisasi.

“Badan POM memiliki peran penting dalam pembangunan nasional melalui perlindungan

masyarakat dari obat dan makanan yang tidak aman, terutama bagi generasi penerus bangsa.
Karena itu, setiap pejabat Badan POM harus benar-benar memahami perannya sebagai

pelayan masyarakat,” ungkap Penny K. Lukito. “Semua yang dilakukan Badan POM ditujukan
untuk kepentingan rakyat Indonesia. Jadi pejabat Badan POM harus cermat dan mampu

membedakan serta mengambil langkah yang tepat dengan professional dalam melakukan
tugas dan fungsinya dalam pengawasan dan penindakan.

Membedakan perkara yang harus ditindaklanjuti dengan pembinaan dan bimbingan, atau
perkara kejahatan yang harus ditindak tegas dan profesional,” lanjutnya.