Page 32 - 140619_Transformasi Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan
P. 32
Kepala Badan POM menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil
(PNS) harus memiliki Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang disusun berdasarkan perjanjian
kinerja Unit Kerja yang dipimpinnya dengan output dipenuhinya target kinerja. Pejabat
pimpinan tinggi, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional yang tidak memenuhi target
kinerja dapat dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian, demikian bunyi
Pasal 56 PP tersebut.
Karena itu, Kepala Badan POM mengajak seluruh jajaran untuk menjadi pemimpin teladan
yang berintegritas serta berani mengambil risiko untuk kebenaran dan kebaikan bangsa.
“Lakukan perubahan untuk membangun sistem menjadi lebih efisien, efektif, dan memberikan
pelayanan publik terbaik, dengan bekerja profesional, proaktif, inovatif, dan terbuka, sesuai
dengan visi dan misi yang terus dibangun di Badan POM,” pesan Penny K. Lukito. “Jangan
menjadi PNS yang pasif. Mari laksanakan arahan Presiden Republik Indonesia dengan
menjadi PNS bekerja lebih cerdas, proaktif, dan berinovasi demi kemajuan Indonesia.”
tutupnya.
