Page 35 - OPEN HOUSE BADAN POM 2020
P. 35
Judul : Seluruh Perusahaan Besar Farmasi Akan Punya Sertifikat
Pendistribusian Obat
Nama Media : Ekonomi.bisnis.com
Tanggal : 18 Februari 2020
Halaman/URL : https://ekonomi.bisnis.com/read/20200218/257/1202919/seluruh-
perusahaan-besar-farmasi-akan-punya-sertifikat-pendistribusian-
obat
Tipe Media : Online
BPOM mencatat baru ada sekitar 2.081 PBF
atau 63,7 persen dari total PBF yang
mendapatkan sertifikat CDOB. Selain itu,
mayoritas PBF hanya tersebar di tiga wilayah
Jawa, Sumatra, dan Sulawesi. Selain di tiga
wilayah itu hanya ada 5 persen PBF yang
tersebar di Indonesia.
BIsnis.com, JAKARTA - Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM) menargetkan
seluruh perusahaan besar farmasi terkait distribusi obat yang baik pada tahun ini.
Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
BPOM Rita Endang mengatakan saat ini service level agreement (SLA) dalam
sertifikasi cara distribusi obat yang baik (CDOB) telah mencapai 95 persen.
Dengan kata lain, kecepatan dan ketepatan layanan BPOM dalam
sertifikasi CDOB sudah sangat efisien dan efektif.
"Ada sekitar 20 persen lagi perusahaan besar farmasi [PBF] yang belum tersertifikasi
[CDOB]. Ini target kami supaya akhir 2020 semua PBF bisa tersertifikasi [CDOB,
tepatnya pada] kuartal IV/2020, sekitar bulan November. Bisa kami percepat," katanya
kepada Bisnis, Selasa (18/2/2020).
BPOM mencatat baru ada sekitar 2.081 PBF atau 63,7 persen dari total PBF yang
mendapatkan sertifikat CDOB. Selain itu, mayoritas PBF hanya tersebar di tiga
wilayah Jawa, Sumatra, dan Sulawesi. Selain di tiga wilayah itu hanya ada 5 persen
PBF yang tersebar di Indonesia.
Seperti diketahui, penerapan standar CDOB bertujuan untuk mempertahankan
konsistensi mutu obat yang diproduksi oleh Industri Farmasi sepanjang jalur
distribusinya sampai ke tangan konsumen sesuai dengan tujuan penggunaannya.
Penerapan wajib CDOB secara konsisten juga dapat mengamankan jalur distribusi
obat dari maraknya peredaran obat ilegal termasuk palsu, meminimalisir penyaluran
obat ke sarana ilegal, penyimpangan distribusi obat lainnya, serta penyalahgunaan
obat oleh masyarakat.
