Page 63 - Presskonpress Tingkatkan Angka Kesembuhan dan Turunkan Angka Kematian Pasien COVID-19, Badan POM Terbitkan Izin Penggunaan dalam Kondisi Darurat Obat 5 - 6 Oktober 2020_Neat
P. 63
Judul : BPOM Izinkan Favipiravir dan Remdesivir untuk Obat Pasien
COVID-19 untuk Keadaan Darurat
Nama Media : era.id
Tanggal : 6 Oktober 2020
Halaman/URL : https://era.id/nasional/39762/bpom-izinkan-favipiravir-dan-remdesivir-
untuk-obat-pasien-covid-19-untuk-keadaan-darurat
Tipe Media : Online
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
mengeluarkan izin penggunaan dalam kondisi
darurat atau emergency use authorization (EUA)
untuk favipiravir dan remdesivir sebagai obat
bagi pasien Covid-19.
BPOM mengizinkan penggunaan favipiravir
untuk mengobati pasien Covid-19 dengan
derajat ringan dan sedang yang dirawat di
rumah sakit. Adapun remdesivir untuk menyembuhkan pasien Covid-19 dengan
derajat berat yang dirawat di rumah sakit.
Kepala BPOM Penny K. Lukito menjelaskan, pihaknya mengeluarkan EUA setelah
melakukan uji klinis atas favipiravir dan remdesivir. Pada 3 September 2020, BPOM
menerbitkan EUA kepada perusahaan farmasi PT Beta Pharmacon (Dexa Group)
yang membuat favipiravir dengan merek Avigan. Selain itu, BPOM juga mengeluarkan
EUA bagi PT Kimia Farma yang membuat versi generik favipiravir. Selanjutnya pada
19 September 2020, BPOM mengeluarkan EUA untuk remdesivir kepada Industri
Farmasi PT Amarox Pharma Global, PT Indofarma, dan PT Dexa Medica.
"Penerbitan EUA diharapkan dapat memberikan percepatan akses obat-obat yang
dibutuhkan dalam penanganan Covid-19 oleh para dokter sehingga mempunyai
pilihan pengobatan yang sudah terbukti khasiat dan keamanannya dari uji klinis.
Tersedianya obat-obat tersebut diharapkan dapat meningkatkan angka kesembuhan
dan menurunkan angka kematian pasien Covid-19 yang menjadi target pemerintah
dalam percepatan penanganan Covid-19," papar Penny dalam siaran pers, Senin
(5/10).
BPOM tidak hanya mengeluarkan EUA. Sebab, BPOM juga mengawasi penyaluran
dan peredaran produk-produk yang telah memperoleh UEA. Pengawasan bisa
dilakukan melalui evaluasi pelaporan realisasi importasi, produksi dan distribusi obat.
Selain itu, BPOM juga mewajibkan industri farmasi untuk menjamin mutu obat,
melakukan uji klinis di Indonesia untuk memastikan khasiat dan keamanan obat.
BPOM juga melakukan farmakovigilans melalui pemantauan dan pelaporan efek
samping obat yang harus dilaporkan secara berkala. Farmakovigilans merupakan
kegiatan pemantauan dan pelaporan kejadian tidak diinginkan pada pasien.