Page 347 - Karya dan Kinerja Melewati Multi Krisis: Pandemi COVID-19
P. 347

Karya dan Kinerja
            Melewati Multi Krisis:
            Pandemi COVID-19



            alasan nya, jika ada pelanggaran lalu lintas atau kecelakaan yang
            mengakibatkan cedera atau hilangnya nyawa orang lain, ketentuan
            sanksi mulai dari administrasi yaitu pencabutan SIM sampai sanksi
            pidana adalah sepenuhnya tanggung jawab pemegang SIM, bukan
            tanggung jawab Polri yang memberikan SIM tersebut.
                Jika ada pihak yang menyalahkan BPOM RI dalam kasus
            GGAPA adalah pemahaman yang sangat keliru karena semua
            produsen  bertanggung  jawab  mulai  dari  pemilihan  bahan  baku,
            pemeriksaan kualitas bahan baku sesuai dengan formulasi yang
            diajukan ke BPOM RI ketika minta izin edar bahkan sampai setelah
            obat atau makanan beredar di masyarakat. Sekali lagi ini ketentuan
            yang berlaku universal yang sudah dipahami sepenuhnya oleh
            pelaku usaha atau industri.

            4.6.2. Langkah bPOM Ri Menangani  kasus
                Atas terjadinya insiden GGAPA tersebut, juga adanya kasus
            serupa di Gambia, BPOM RI melakukan respons cepat. Dalam rangka
            perlindungan kepada masyarakat, sekalipun tidak terdapat laporan
            kejadian tidak diinginkan/efek samping obat yang diterima oleh
            Pusat Farmakovigilans/MESO terkait dengan kasus gagal ginjal akut,
            BPOM RI melakukan serangkaian kegiatan pengawasan/surveilans
            intensif melalui sampling, pengujian, dan  pemeriksaan lebih lanjut
            ke sarana produksi dan distribusi serta penelusuran dan investigasi.
            Hasilnya, sejumlah produk obat dinyatakan tidak memenuhi standar
            dan harus ditarik dari peredaran. Dari sampel produk itu ditemukan
            ada senyawa berbahaya yakni dietilen glikol (DEG) dan/atau etilen
            glikol (EG) jauh  di  atas ambang batas aman yang diperbolehkan.
                Kepala  BPOM RI dalam konferensi pers  di Tangerang, Banten
            pada 31 Oktober 2022 mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan
            sarana   produksi juga ditemukan  bukti  bahwa industri farmasi
            mengubah pemasok bahan baku obat (BBO) dan menggunakan
            BBO yang tidak memenuhi syarat (TMS) dengan cemaran EG
            pada bahan baku  melebihi ambang batas  aman yaitu tidak lebih
            dari 0,1%. Industri farmasi juga tidak melakukan penjaminan
            mutu BBO propilen glikol yang digunakan untuk sirop obat
            sehingga produk yang  dihasilkan TMS. Industri farmasi juga tidak
            melakukan  proses  kualifikasi  pemasok/supplier  BBO  termasuk
            tidak melakukan pengujian BBO.



            302
   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352