Page 32 - indikator pendidikan

Statistik Dalam Perencanaan Pendidikan

Di Indonesia, pada tahun anggaran 2015, total belanja berjalan publik untuk
pendidikan pada tahun 2015 adalah Rp409,4 triliun, dan tunjangan profesi guru
adalah Rp70.252.670 juta.

Indikator ini mengukur pangsa gaji guru dalam belanja berjalan publik untuk pendidikan,
dalam kaitannya dengan pengeluaran untuk administrasi, bahan ajar, beasiswa, dan lain-
lain.
Perhitungan:

belanja berjalan publik yang ditujukan untuk gaji guru
pada sebuah tahun buku
x 100
total belanja berjalan publik untuk pendidikan untuk
tahun buku yang sama

Sumber data: Laporan keuangan tahunan yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan;
laporan Neraca Nasional oleh Kantor Statistik Pusat dan laporan keuangan dari berbagai
departemen pemerintah yang terlibat dalam kegiatan pendidikan terutama Kementerian
Pendidikan.

Indikator ini dapat dipisahkan berdasarkan tingkat pendidikan dan berdasarkan tingkat
administrasi (pemerintah pusat, pemerintah daerah).

Tingginya persentase belanja berjalan publik yang ditujukan untuk gaji guru menunjukkan
dominannya pengeluaran kompensasi guru sehingga dapat merugikan bagi pengeluaran
untuk administrasi, bahan ajar, beasiswa, dan lain-lain.

Dalam banyak kasus, data mengenai total belanja berjalan publik untuk pendidikan hanya
berasal dari Kementerian Pendidikan, tanpa menyertakan kementerian-kementerian lain

yang menghabiskan sebagian dari anggaran mereka untuk kegiatan pendidikan. Terkadang
sulit untuk mengetahui total pangsa gaji tenaga kependidikan yang membagi jam kerja
mereka antara mengajar dan tugas-tugas lainnya.
Anggaran pendidikan di Indonesia merupakan satu hal yang rumit, karena anggaran

pendidikan tersebar di berbagai level pemerintahan mulai dari pusat, provinsi, hingga
kabupaten/kota. Hal itu disebabkan di Indonesia pendidikan merupakan salah satu bidang
yang didesentralisasikan. Namun demikian, satuan pendidikan yang dikelola oleh
Kementerian Agama seperti Raudatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madarasah
Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Perguruan Tinggi Agama (PTA) masih dikelola
oleh Kementerian Agama. Anggaran pendidikan di pusat ada pada Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,
dan sekitar 16 kementerian lain selain tiga kementerian tersebut. Anggaran pendidikan di
daerah dari dalam APBN dialokasikan dalam dana transfer daerah dalam bentuk, antara lain,

sebagian kecil dari DBH (Dana Bagi Hasil), Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan, sebagian
Dana Alokasi Umum (DAU), Tunjangan Profesi Guru, Dana Insentif Daerah, dan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS). Bukan hal mudah menghitung anggaran untuk gaji guru secara

118 Pelatihan Perencanaan Pendidikan Tingkat Dasar